700 Honorer SK Bupati Bakal Terima Gaji Sesuai UMP

Posted by

Wiowatan : Tidak Ada Lagi Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi PNS

MINAHASA,beritanusantara.co.id——-Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kabupaten Minahasa melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) bakal berikan gaji bagi 700 lebih tenaga honorer SK bupati sesuai Upah Minimum Provinsi (UMP). Hal ini diungkap langsung Sekretaris BKD Minahasa, Andre Wiowatan S. STTP.Msi,Rabu (06/12) diruang kerjanya.

Menurut Wiowatan, 700 lebih tenaga honorer SK bupati tahun 2016 yang akan menerima gaji sesuai UMP, terbanyak di Sat Pol PP, Dinas Perhubungan, Dinas Pasar dan Damkar.

“Nantinya mereka akan mendapat upah yang mengacuh dari UMP sesuai aturan ketenaga kerjaan. Namun semua honorer tersebut hanya yang tersebar di seluruh SKPD,” ungkap Wiowatan.

Lebih lanjut, Wiowatan mengatakan, SK tenaga honorer sesuai arahan dari BPK hanya setahun diberlakukan. Dan kedepan tidak ada lagi pengangkatan honorer menjadi PNS. Tenaga honorer hanya kebutuhan SKPD.

“Untuk Honorer di SKPD harus dilaporkan ke BKD Minahasa dan diusulkan apakah layak mendapatkan SK bupati atau tidak, namun tidak ada lagi pengangkatan menjadi PNS,” jelas Wiowatan mantan Kabag Humas Minahasa Selatan.

Berdasarkan data dan informasi, yang menjadi komponen dalam UMR berdasarkan Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia No. SE-07/MEN/1990 Tahun 1990 tentang pengelompokan komponen upah. Diantaranya, upah pokok atau imbalan dasar yang dibayarkan kepada pekerja menurut tingkat atau jenis pekerjaan yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan. Hal yang perlu diketahui, ketika menerima gaji (gaji pokok + tunjangan tetap + tunjangan tidak tetap) itu bukan lah upah minimum.

Berdasarkan Undang-undang (UU) pasal 94 no.13 tahun 2003 tentang tenaga kerja bahwa komponen upah minimum terdiri dari gaji pokok dan tunjangan tetap.