Amburadul, Penyaluran LPG Tiga Kilogram di Minut

Warga Keluhkan Kelangkaan

AIRMADIDI, beritanusantara.co.id – Penjualan tabung gas Liquified Petroleum Gas (LPG) atau minyak bumi yang dicairkan kategori 3 kilogram semakin sulit dikendalikan. Di Kabupaten Minahasa Utara (Minut), penyaluran tabung yang dikhususkan bagi warga kurang mampu dan usaha mikro yang beromset di bawah Rp 1 juta ini semakin menghilang dipasaran.
Bahkan, kelangkaan bahan bakar yang disebut ramah lingkungan ino juga terkait tidak meratanya pembagian atau kuota pangkalan yang menjadi persoalan di hampir tiap desa.
Alhasil, Pemkab Minut dituding kurang tanggap terhadap fenomena sosial ini.
Pasalnya persoalan penyaluran di lapangan seringkali tanpa pengawasan sehingga sering terjadi kelangkaan.
Hal ini dipicu penyaluran gas tiga kilogram ini tidak tepat sasaran. Dari hasil penelusuran media ini masih banyak industri kuliner yang bertumbuh bak jamur di Minut masih saja menggunakan tabung gas tiga kilogram. Sementara pemkab Minut belum mendata klasifikasi rumah makan yang beromset dibawah Rp 1 juta. Demikian juga dengan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang jauh sebelumnya sudah disosialisasikan harus menggunakan Bright Gas 5.5 kg, masih banyak yang menggunakan tabung gas bersubsidi ini meskipun sosialisasi ini dilengkapi edaran Menteri bagi para ASN.
Warga yang mulai protes ini tidak jarang bersitegang dengan pemilik pangkalan akibat permintaannya tidak dilayani alias ditolak.
“Pangkalan LPG sebagai penyalur dari PT Anugerah Lestari Fajar di desa kami, tidak melayani warga yang datang dari jaga (lingkungan) lain, padahal di jaga kami tidak memiliki pangkalan LPG. Sementara tempat kami biasa mengambil stoknya habis. Selain itu yang kami saksikan banyak warga yang berpendapatan diatas rata-rata masih membeli tabung gas 3 kilogram,” beber Femmy Sasongke warga jaga I Desa Kolongan Tetempangan Kecamatan Kalawat.
Jefry, warga yang sama, meminta Pemkab Minut dan Pertamina sebagai institusi berwenang dalam pengawasan penyaluran tabung gas bersubsidi harus turun lapangan dan tegas menindaki penyaluran gas yang tidak tepat sasaran.
“Pemerintah harus turun lapangan dan menertibkan penyaluran gas 3 kilo ini, karena rawan menimbulkan konflik sosial. Apalagi mendekati perayaan Natal umat Nasrani,” tukas Jefry yang kesehariannya sebagai tukang dan driver ojek ini.
Sementara itu Rudy Saerang, pemilik Agen PT Anugerah Lestari Fajar saat dihubungi Selasa (4/12), mengaku untuk penyaluran gas 3 kilogram ini dirinya berhak mengatur “rumah tangga” sendiri. Namun tak urung, terhadap pangkalan telah ditegaskan untuk tidak melayani pengusaha rumah makan dan restoran, peternak ayam, dan industri lainnya yang menggunakan gas tiga kilogram.
“Saya mengatur rumah tangga(usaha) saya sendiri, karena kami tidak mengurusi pangkalan lain, untuk pangkalan saya, saya instruksikan untuk melayani tetangga yang ada di sekitar, jika ada lebih maka dilayanilah yang datang dari jauh. Untuk di Koltem banyak pangkalan yang tersedia. Jadi silahkan mengambil di pangkalan masing-masing jaga,” ujar Saerang.


Kabag Ekonomi Minut Gaby Musiran SE saat ditemui mengatakan, dirinya bersama staf sangat konsen mensosialisasikan penggunaan gas 3 kilogram ini hanya untuk warga kurang mampu dan UKM yang beromset dibawah Rp 1 juta. Demikian juga sosialisasi bagi ASN baik yang bekerja di Minut maupun di kabupaten-kota lainnya untuk menggunakan bright gas 5.5 kilogram.
“Subsidi hanya diperuntukan bagi warga kurang mampu, pengusaha dan ASN kan pendapatan dan gajinya sudah banyak, tidak layak menggunakan gas bersubsidi,” imbau Musiran.
Musiranpun mengakui seringnya terjadi kelangkaan gas 3 kilogram akibat penggunaan gas yang tidak sesuai sasaran.
“Untuk penindakan, masih terbatas pada petugas kami turun lapangan dan membuat laporan ke Pertamina usaha mana saja yang masih menggunakan gas bersubsidi,” tandas Musiran.
Sementara itu Direktur PT Anita Kumayas, Anita Kumayas mengatakan, pihaknya selalu berkoordinasi dengan Pemkab Minut dalam penyaluran Gas bersubsidi hal ini untuk bersama-sama memantau penyaluran serta laporan-laporan warga yang masuk.
“Tabung melon tiga kilogram sudah jelas untuk warga kurang mampu, bila dijual kepada ASN dan pengusaha rumah makan yang beromset di atas 1 juta hal itu tentunya tidak menyalahi aturan. Janganlah merampok hak mereka. Hal ini tentunya akan mengatasi kelangkaan gas di lapangan,” pungkas wanita cantik ini. (mt)