Bendahara Pembantu Diknas Minut Dilapor Polisi

TKD Juli-Agustus 2017 Belum Terbayar

AIRMADIDI, beritanusantara.co.id – Keluhan ASN guru penerima Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) yang bertugas di Kecamatan Likupang Timur dan Kecamatan Likupang Barat, yang belum menikmati hak mereka untuk bulan Juli-Agustus 2017 dari dinas Pendidikan kabupaten Minahasa Utara (Minut) akhirnya berbuah langkah hukum.

Plt. Kadis Pendidikan Sofitje Wolajan SE MM saat ditemui pada acara peresmian Ruang Kelas Baru (RKB) di SDN I Sarongsong Kamis (18/1/2018), mengakui sudah menerima laporan tidak dibayarnya TKD ASN Guru untuk bulan Jui dan Agustus 2017, padahal menurut bendahara umum Diknas Nonsay Umboh, dana telah disalurkan tunai dirinya kepada oknum Bendahara Pembantu berinisial ST yang berdomisili di salah satu desa Kecamatan Dimembe sebesar Rp 265.125.000,-.

“Saya telah menerima laporan pembayaran TKD dari Bendahara yang telah disalurkan oleh ST pada bulan September 2017. Kami sudah melakukan konfrontasi dengan ST, hingga dua kali panggilan pertemuan ternyata tidak ada pengakuan dana TKD sebesar Rp 265.125.000,- telah diterima dari Bendahara. Bahkan yang diakui ST ini ada penerimaan dana sebesar Rp 100.000.000,-. Sudah dikalkulasi terdapat selisih dana sebesar Rp 165.125.000,-. Untuk panggilan ketiga, yang bersangkutan tidak hadir,” kata Vie sapaan akrab Kadis.

Selanjutnya Wolajan menuturkan bahwa hingga saat ini yangbersangkutan tidak masuk kantor dengan alasan sakit. “Diknas melalui Bendahara, telah melaporkan persoalan ini ke Polres Minut, untuk diproses hukum,” tegasnya.

Bendahara Umum Diknas Nonsay Umboh ditemui terpisah menyebutkan bahwa dirinya telah menyerahkan dana TKD ini secara tunai kepada ST pada 25 September 2017, dan dengan ditemani beberapa staf Diknas, sudah membuat laporan kepolisian di Polres Minut.

“Uang tubai dana TKD ini saya antar sendiri kerumah ST dengan ditemani anak saya pada 25 September malam hari,” aku Umboh.

Umboh keget, ketika bulan Oktober dirinya dikunjungi guru kepulauan di Likupang Barat dan Timur, kemudian menanyakan  TKD mereka pada Juli-Agustus yang macet.

“Terus terang saya kaget, sebab dana sudah saya serahkan kepada pembantu saya ST yang memang bertuga menyalurkan dana TKD ini, dan saya bersama beberapa staf keuangan  diknas kemudian berkunjung ke rumah ST, bermaksud mengkonfirmasi kebenaran informasi belum ada penyaluran TKD untuk Juli-Agustus, sesuai keluhan guru. Ada pengakuan ST yang kami rekam,” tegas Umboh.

Kasus dugaan penggelapan dana TKD kata Umboh, sudah dilaporkannya pada Rabu (17/1) dengan nomor LP/39/I/2018 SULUT/Res. Minut yang diterima KA Siaga SPKT Ipda Hengki Pinontoan.

Keluhan ASN guru yang berhasil dirangkum adalah di Kecamatan Likupang Timur TKD yang tidak dibayar adalah guru yang bertugas di pulau, sebesar Rp 2.5 juta per bulan setiap orang. Untuk di kecamatan Likupang Barat guru-guru bertugas di daratan dengan Rp 1 juta per bulan/orang belum terbayarkan. (mt)