Bupati ROR Serahkan Laporan Keuangan Unaudited Pemkab Minahasa 2018 ke BPK-RI

MINAHASA,beritanusantara.co.id – Bupati Minahasa Ir Royke Octavian Roring MSi, menyerahkan laporan keuangan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Minahasa tahun 2018, ke Badan Pemeriksa Keuangan Repoblik Indonesia (BPK-RI) Perwakilan Sulawesi Utara, dalam acara Penyampaian Laporan Keuangan Unaudited oleh Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota TA 2018 se-Wilayah Provinsi Sulut, Jumat (29/03) sore, bertempat di Aula BPK-RI, Jl 17 Agustus Kota Manado.

Bupati ROR hadir didampingi Wakil Bupati Robby Dondokambey SSi, Sekretaris Daerah Minahasa Jeffry Robby Korengkeng SH MSi, Inspektur Kupaten Minahasa Frits Muntu SSos, serta Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Dra Riany Suwarno.

Gubernur Sulut Olly Dondokambey SE dalam sambutannya menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang tinggi kepada Kepala Perwakilan BPK-RI Provinsi Sulut Drs Tangga Muliaman Purba MM beserta jajaran, yang telah melaksanakan acara ini dan telah menerima Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2018.

“Menjadi harapan kami, kiranya LKPD yang disampaikan, dapat memperoleh rekomendasi atau masukan-masukan, sehingga akan memberi arti dan warna terhadap manajemen pengelolaan keuangan daerah, sehingga kedepannya semakin transparan, akuntabel, efektif dan efisien,” kata Gubernur.

Sejak kehadiran Perwakilan BPK-RI di daerah ini kata Olly, lembaga auditor ini telah melakukan terobosan cerdas dan progresif dalam memberikan asistensi bagi manajemen pengelolaan keuangan daerah secara lebih baik, lebih bermakna dan lebih berwawasan hukum.

“Pemprov Sulut sangat menyadari bahwa kondisi sumber daya aparatur pengelola keuangan daerah masih terbatas. Hal ini yang sering menyebabkan terjadinya kesalahan-kesalahan administrasi dalam pengelolaan keuangan daerah. BPK-RI Perwakilan Sulut, selain mengemban tugas sebagai eksternal control bagi Pemerintah Daerah, juga senantiasa diharapkan menjadi Lembaga Konsultasi dalam mengefektifkan manajemen pengelolaan keuangan daerah,” ujarnya.

Berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah di Sulut, maka telah menjadi tekad dan komitmen seluruh jajaran untuk tidak pernah berhenti melakukan perubahan dan perbaikan terhadap dimensi-dimensi manajemen keuangan daerah, utamanya untuk meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sebagai salah satu indikator keberhasilan proses pembangunan yang dijalankan.

“Karena itulah, kami berharap LKPD yang akan disampaikan akan memperoleh rekomendasi untuk nantinya ditindaklanjuti, demi kemajuan bersama. Saya turut mengharapkan kepada segenap komponen pembangunan bangsa di daerah ini, untuk senantiasa menjaga sinergitas sebagaimana telah terbangun sejauh ini,” tukasnya.

Diakhir sambutannya, Gubernur pun berharap agar BPK-RI tetap saling bersinergi, saling mendukung, bekerja bersama dengan Pemerintah Daerah, demi optimalnya sasaran setiap program dan kegiatan yang kesemuanya diarahkan untuk mewujudkan Sulut yang berdikari dalam ekonomi, berdaulat dalam politik dan berkepribadian dalam budaya.