Butuh “Suntikan” Dana Rp 500 Milyar, Program 10.000 Rumah untuk Warga Manado Tuai Keraguan

MANADO, beritanusantara.co.id –  Keberpihakan kepada Rakyat untuk memberikan pemenuhan atas neraca kelayakan hidup adalah tugas pemerintah. Satu diantaranya dapat dibijaki lewat pengadaan bantuan perumahan layak huni. Hal itupun kini kini dilirik dan diwacanakan oleh salah satu pasangan calon peserta Pilwako Manado yang mencoba mengemasnya dalam konsep pengadaan 10.000 rumah. Namun sayangnya, program itu mulai memantik keraguan mengingat untuk merealisasikannya butuh suntikan atau dana yang besar, yakni kurang-lebih Rp 500.000.000.000.

Bentuk keraguan itupun bukan tanpa alasan. Sebab, pengadaan sebuah rumah sederhana type 27 secara matematis terbandrol dikisaran anggaran antara Rp 47.500.000 hingga Rp 50.000.000, bahkan lebih karena tergantung pada perbedaan harga bahan material dan upah tenaga kerja di setiap daerah. Dengan asumsi satu unit rumah type 27 seharga 50.000.000, maka untuk 10.000 unit rumah dibutuhkan anggaran sebesar Rp 500.000.000.000. Nominal inipun diperkirakan akan bertambah, karena belum terhitung dengan pengadaan lahan.

Kebutuhan anggaran itupun sangat rawan jika disinergikan dengan kemampuan anggaran Pemerintah Kota Manado, sebab bentuk pembiayaannya akan menunggangi APBD Kota Manado. Rekam jejak lain menyebutkan, dalam giat pembangunan berskala besar, Pemerintah Kota Manado masih sangat bergantung pada pinjaman dana ke pihak lain. Semisal, pada medio 2018 silam, untuk pembangunan RSUD, pemerintah kota harus melobi pinjaman sebesar 120 Milyar akibat APBD tidak cukup untuk menopang anggaran atas pembangunan RSUD tersebut.

“Kalau program itu (10.000 rumah, red) saya anggap tidak realistis, yang pertama sumber dananya dari mana, terus lahannya mau dibangun dimana? Seluas GPI saja yang merupakan perumahan terbesar di Indonesia bagian timur tak sampai 10 ribu rumah. Apa mau dibangun di pantai? Kan tidak mungkin,” ketus Anggota DPRD Kota Manado, Bobby Daud Sabtu (14/11/2020).

Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini, menilai jika sumber dana dan ketersediaan lahan atau landbank dari pengembang menjadi masalah utama yang dapat menghambat terealisasinya wacana tersebut. Selain itu, kemampuan supplay dari pengembang yang kurang karena disebabkan oleh ketersediaan lahan dan harga tanah yang merangkak naik. “Bunga bank dalam kredit itu bagi masyarakat masih dianggap tinggi,” tambahnya, sebagaimana disadur dari sulutbicara.com.(Jeffrie RM)