Dana Hibah PMI Tidak Cair, Mogi: Tidak Mengajukan Proposal, Otomatis Tidak Bisa Di Cairkan

TOMOHON, beritanusantara.co.id – Pemerintah Kota Tomohon tidak mengucurkan dana hibah bagi PMI, Pramuka dan KNPI untuk tahun 2020. Alasannya, sejak fase pembahasan hingga penetapan APBD 2020, ketiga organisasi tersebut tidak memasukkan proposal kepada Pemkot Tomohon.

Hal ini diungkapkan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kota Tomohon Drs Gerardus Mogi. dikataknnya bahwa ketiga organisasi tersebut tidak mendapat dana hibah disebabkan ketiganya tidak mengajukan proposal kebutuhan organisasi kepada pemerintah.

“Ketiganya tidak mengajukan proposal Otomatis, tidak dibahas ditingkat pemerintah maupun DPRD,” aku Drs Gerardus Mogi, Kepala BPKPD Kota Tomohon, Senin (17/2/2020) kemarin.

Ungkapnya bahwa selama tahapan atau proses pembahasan APBD 2020 sejak bulan Juli sampai dengan penetapan APBD 2020 pada bulan September lalu, tidak ada proposal yang masuk dari ketiga organisasi ini.

Mogi mengakui, pihaknya sangat proaktif menghubungi pihak-pihak penerima dana hibah. Namun, itu tidak ditindaklanjuti.

“Sangat disayangkan, semestinya mereka berpeluang besar mendapat dana hibah dari pemerintah. Kami telah berupaya menghubungi pengurus di tiga organisasi itu, namun tidak ditindaklanjuti. Nah, dampaknya seperti ini. Mereka tidak mendapat,” Ungkap mogi.

di jelaskan pula bhwa Jika dana tersebut dicairkan, Mogi menegaskan, justru itu sama saja dengan melawan aturan yang berlaku.

“Jadi, ini harus diketahui masyarakat umum. Pemerintah tidak menghalang-halangi organisasi untuk mendapat dana hibah, asalkan sesuai dengan mekanisme dan aturan yang berlaku” Tegas Mogi.

Seperti tertuang dalam Pasal 298 Ayat (5) UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan, belanja hibah dapat juga diberikan kepada lembaga, maupun ormas yang berbadan hukum Indonesia.

Dijelaskan pula pada Pasal 298 Ayat (4), belanja hibah dan bantuan sosial dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan

Mengacu peraturan ini, beberapa badan dan lembaga yg dapat menerima hibah secara rutin antara lain PMI, PRAMUKA, KORPRI, KONI, PEMILUKADA, MUI, Komisi Penanggulangan AIDS, KNPI, maupun lembaga atau ormas lainnya yg berbadan hukum tetap.

Juga di ungkapkan oleh Sekretaris Daerah Kota Tomohon Ir H V Lolowang MSC MTh.  dikatakannya bahwa tahun-tahun  sebelumnya PMI menerima dana hibah Rp. 100 juta 2018 dan Rp.200 juta tahun 2019. (SLY)

============================================================================== ******************* www.beritanusantara.co.id : Benar, Akurat dan Terpercaya ******************* ==============================================================================