Desak Pelaksanaan Pihut, Warga Nain Satu Mengadu ke Dewan Minut

Menolak Penjabat Hukum Tua

AIRMADIDI, beritanusantara.co.id – 10 orang perwakilan warga desa Nain Satu Kecamatan Wori kabupaten Minahasa Utara (Minu), Rabu (11/09/2019), mendatangi Kantor DPRD Minut dan diterima langsung Denny K Lolong, Ketua Sementara DPRD Minut di ruang kerjanya.

Yus Butulo warga Jaga 5 salah satu perwakilan, ketika ditemui wartawan mengatakan maksud kedatangan mereka adalah membawa aspirasi 326 dari sekira 400-an wajib pilih di desanya yang saat ini resah, akibat terkatung-katungnya pelaksanaan Pemilihan Hukum Tua (Pilhut) dan hingga kini belum ada kejelasan.

“Desa kami sudah dijadwalkan Pilhut pada bulan Maret  bersama dengan 30 Desa yang ada di Minut, namun belum dilaksanakan dan masih tetap dipimpin oleh Plh Hukum Tua, kemudian kami mendapatkan informasi bahwa akan ada jadwal Pilhut pada Agustus, namun dari 8 desa ternyata tinggal 7 desa, dan Nain Satu tidak ada dalam jadwal,” kata  Butulo didampingi warga lainnya yakni Yusup Dalapis (Jaga 2), Markus Dalapis (Jaga 2), Budiman Dalantang (Jaga 4).

Mereka juga merasa sangat keberatan dengan dua kali penetapan Plh Hukum Tua PlH sejak tahun 2017, bahkan keresahan ini semakin memuncak, ketika warga menerima informasi jabatan Plh Hukum Tua atas nama Akzim L. Hasyim akan dilakukan perpanjangan.

“Yang mengherankan justru Plh yang diperpajang masa jabatannya, sedangkan BPD yangterpilih, justru tidak dilakukan pelantikan. Kami menolak kehadiran pejabat Huku Tua tanpa melalui pemilihan dan kami mendesak untuk dilakukan pemilihan Hukum Tua, sebab seluruh warga Nain Satu telah siap melaksanakan Pemilihan Hukum Tua kami,” kata Yusup Dalapis sambil memperlihatkan surat pernyataan Badan Perwakilan Desa (BPD), Pemuka Masyarakat dan Pemuka Agama yang berisi poin aspirasi.

Menucuatnya permasalahan di desa Nain Satu ini, berdasarkan pernyataan warga, akibat menghilangnya hukum tua terpilih Son Makarisang dalam waktu yang cukup lama dan meninggalkan tugas dan tanggung jawab, sehingga desa kemudian dipimpin oleh Heskia Anthoni sebagai Plh Hukum Tua sejak 2017 hingga Oktober 2018 dan diganti oleh Akzim L. Hasyim hingga saat ini.

Selanjutnya dalam poin ke empat pernyataan itu, warga menyebutkan dengan adanya Plh Hukum Tua, pembangunan di desa mereka berjalan tidak sebagaimana mestinya, seperti pelaksanaan dana desa 2019 pada tahap I yang telah dicairkan, namun tidak direalisasikan. Kemudian asset desa berupa 2 buah motor tempel 40 PK dan sebuah motor tempel 15 PK, berikut perahu yang dipergunakan masyarakat sudah tidak berada di desa.

Sementara itu Ketua Sementara DPRD Minut Denny K Lolong mengatakan, aspirasi warga Nain Satu telah diterima dan akan dicermati dewan untuk dilakukan langka-langkah selanjutnya.

“Aspirasi ini merupakan aspirasi pertama dan langsung saya terima dari masyarakat dari Nain Satu, dan sudah pasti setiap aspirasi akan ditindak lanjuti, sehingga bila ada permasalahan, tentu akan dicari solusi yang terbaik dan tidak merugikan masyarakat,” jelas Lolong. (mt)

============================================================================== ******************* www.beritanusantara.co.id : Benar, Akurat dan Terpercaya ******************* ==============================================================================