Dibandrol 200 M, Mega Proyek Revitalisasi Danau Tondano Diduga Ada Masalah

MINAHASA, beritanusantara.co.id – Aktifitas pembangunan Poryek Nasional revitalisasi Danau Tondano tahap 1, oleh PT Bumi Karsa terpaksa dihentikan sementara.

Penghentian pengerjaan tersebut, disebabkan protes adanya tuntutan biaya pembebasan lahan oleh sejumlah warga yang mengaku memiliki hak atas lahan yang masuk dalam pengerjaan Proyek.

Manager Proyek PT.Bumi Karsa Christian L.B melalui perwakilannya Syahrul selaku pelaksana pengerjaan Proyek, mengaku bahwa pengerjaan Proyek saat ini sementara dihentikan.

“Sejak tanggal 8 febriari lalu, hingga saat ini, proyeknya kami hentikan sementara, hal ini dikarenakan ada sejumlah warga yang mengaku pemilik lahan disekitar proyek tersebut, meminta adanya biaya pembebasan lahan kepada kami, hal itu tidak Kami sanggupi, karena tidak terdapat dalam kontrak kerja”ujarnya, kepada sejumlah wartawan, saat meninjau lokasi pembangunan Proyek, pada Senin (21/2) 2022.

Lebih lanjut jelas Syahrul, akibat berhentinya pengerjaan Proyek berbandrol 200 Miliar ini, dipastikan berdampak pada kerugian perusahaan.

“Yang pasti akibat berhentinya pengerjaan ini, akan berdampak kerugian bagi Kami”pungkasnya, seraya berharap, pemerintah setempat dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Minahasa, segera menyelesaikan persoalan ini.

Sementara itu Ketua Aliansi Wartawan Minahasa (AWAM), Jeffry Uno sangat menyayangkan hal ini terjadi, dimana saat Pemerintah dengan gencar-gencarnya mewujudkan pembangunan, sering terhalang oleh aksi oknum-oknum yang mau mencari keuntungan pribadi.

“Kami sayangkan penghentian pengerjaan proyek tersebut, ini sangat menghambat proses percepatan pembangunan, serta berdampak kerugian pada pelaksanaan Proyek yang sementara jalan, semoga persoalan ini segera dapat diselesaikan oleh Pemerintah Kabupaten Minahasa, dan saya berharap persoalan ini, tiak ditenggarai oleh pihak yang mencari keuntungan, dengan memanfaatkan warga”tegas Uno

Diketahui Proyek Pembangunan Revitalisasi Danau Tondano, merupakan Proyek Nasional, melalui Balai Wilayah Sungai Sulawesi Utara, Kementrian PUPR, dengan Total Anggaran bersih, kurang lebih 200 Miliar. (vly)