DPRD Minut Wajib Paripurnakan Pembayaran Lahan di APBD-P 2019

AIRMADIDI, beritanusantara.co.id – Mata anggaran pembiayaan untuk pembayaran lahan wajib dilakukan pembahasan oleh Dewan Perwakilan Rakyat daerah (DPRD) Kabupaten Minahasa Utara (Minut), ketika melakukan pembahasan dan penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Minut 2019.

Hal ini, menyusul keluarnya putusan pengadilan negeri Airmadidi yakni akta perdamaian antara Penggugat Sintia G Rumumpe dan Pemkab Minut sebagai Tergugat dengan nomor putusan 20/Pdt.G/2019/PN.Arm tanggal 28 Februari 2019. Dalam poin 4.7 dalam putusan tersebut menyatakan DPRD Wajib memparipurnakan pembayaran lahan tersebut, dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2019 dan jika belum teranggarkan, maka akan dianggarkan pada APBD Induk 2020.

Sementara dalam poin 4.5 dinyatakan para tergugat bersedia mengganti/membayar semua nilai tanah objek sengketa melalui sekertaris daerah (Sekda) kabupaten Minut selaku koordinator Pengelola Barang Milik Daerah, dengan nilai pembayaran disesuaikan dengan penilaian tim Appraisal, bukan berdasarkan kesepakatan antar pihak yang bersengketa. Dijelaskan dalam putusan tersebut, bahwa kesepakatan dalam akta perdamaian yang telah diputuskan oleh Pengadilan Negeri Airmaididi, merupakan Undang-undang yang wajib diikuti oleh penggugat dan para tergugat yang sifatnya mengikat secara hukum kedua belah pihak.

Sementara itu pihak penggugat yakni Shintia G Rumumpe bersama Daniel Matthew Rumumpe,  meminta agar Pemkab Minut untuk segera membayar lahan sesuai kesepakatan damai yang diputuskan PN Airmaididi.

“Waktu 2 Minggu diberikan kepada Pemkab  Minut, untuk segera membayar lahan, sesuai dengan perintah putusan pengadilan,” kata penggugat sambil menunjukkan Salinan putusan PN Airmaididi.

Secara terpisah, Kuasa Hukum Pemkab Minut Stevi Da Costa, SH ketika memberikan keterangan kepada wartawan, menjelaskan memang benar sesuai dengan data, lahan yang saat ini sudah diputuskan PN Airmaididi setelah bersengketa, masuk dalam aset Pemkab Minut, tetapi tidak ditemukan adanya bukti kepemilikan.

“Hingga saat ini kami terus mencari apakah ada bukti kepemilikan tersebut atau tidak,  dan sampai saat ini belum ada. Sudah pasti jika ada bukti kepemilikan maka Pemkab Minut akan melakukan gugatan balik kepada pihak pengugat.  Dan berdasarkan hasil putusan tersebut, para ahli waris hanya memberikan waktu 1 hingga 2 minggu kepada kami Pemkab Minut, untuk segera membayar lahan yang ada, ” tutur Dakosta.

Juru Bicara Pemkab Minut Chresto F Palandi, SSTP, MSi ketika dikonfirmasi wartawan mengatakan diakibatkan terjadinya claim terhadap asset Pemkab, maka Pemkab Minut berkewajiban untuk menyelesaikan persoalan tersebut dalam rangka tertib administrasi data pendukung asset guna tata kelola Asset.

Dengan tidak ditemukan bukti kepemilikan terhadap lahan, maka Pemkab berkewajiban melakukan penyelesain guna tertib administrasi asset milik daerah. “Hal ini dilakukan semata-mata untuk pembenahan administrasi ataupun tata kelolah asset sehingga Pemkab berkewajiban untuk menyelesaikan persoalan tersebut,” tegas Palandi selaku Kabag Humas dan Protokoler Setdakab Minut. (mt)

============================================================================== ******************* www.beritanusantara.co.id : Benar, Akurat dan Terpercaya ******************* ==============================================================================