DPRD Sulut Paripurnakan Ranperda Pertanggung-jawaban Pelaksanaan APBD Sulut T.A 2017 serta Ranperda tentang Perubahan Terhadap Perda 4/2017

MANADO, beritanusantara.co.idDewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara
menggelar Rapat Paripurna dalam rangka Pemandangan Umum fraksi terhadap Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2017 serta Ranperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Dihelat di ruang rapat Paripurna DPRD Provinsi Sulut, Jumat, 29 Juni 2018, dipimpin oleh Ketua DPRD, Andrei Angouw. Turut hadir Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Utara, Drs. Steven O.E. Kandouw, Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara, Forkopimda Sulut, Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Utara, para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Prov. Sulawesi Utara,
dan Instansi BUMD di Provinsi Sulawesi Utara.

Dalam penyampaian Pandangan umum fraksi Amanat Keadilan yang dibacakan oleh Sekretaris Fraksi Hi. Amir Liputo, SH, MH bahwa Fraksi Amanat Keadilan memberikan apresiasi yang tinggi karena capaian target tepat waktunya dan terealisasi di atas 100 persen yang meliputi Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan lain lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Terhadap belanja daerah Fraksi Amanat keadilan juga memberi apresiasi yang tinggi karena serapan anggaran mendekati 100 % artinya dalam proses realisasi belanja langsung maupun tidak langsung Pemerintah Provinsi tidak mengalami kesulitan. Demikian halnya pada realisasi penerimaan dan pengeluaran, pembiayaan serta terhadap SILPA yang dihasilkan Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp. 300.954.556.426 yang mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya dan menilai bahwa pemerintah telah berhasil melakukan efisiensi anggaran. Atas dasar itu, Fraksi Amanat Keadilan menyetujui Ranperda tentang Pertanggung-jawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2017 untuk dibahas lebih lanjut sesuai mekanisme dan Tatib DPRD Provinsi Sulut.

Disisi lain, terkait Ranperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah setelah diterbitkannya Permendagri No. 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Kab/ Kota yang melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan Pemerintahan, Fraksi Amanat Keadilan menyatakan Ranperda ini layak untuk dibahas lebih lanjut dalam mekanisme dan Tatib Dewan karena merupakan amanat Konstitusi serta Peningkatan Status Administrasi Daerah.

Pendapat Fraksi berikutnya disampaikan oleh Lucia Taroreh,  ST dari Fraksi PDI Perjuangan bahwa terkait dengan Pendapatan Daerah Fraksi PDIP memberikan apresiasi dan penghargaan atas kinerja Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara yang mengalami Deviasi Plus sebesar Rp. 3.731.901.683.007 atau sebesar 100,22 % dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp 3.723.697.617.672.

 

“Kami berharap Kinerja Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara terus dipertahankan dan ditingkatkan demi kesejahteraan masyarakat Sulawesi Utara serta Fraksi PDIP berharap agar tidak ada lagi Penumpukan pencairan anggaran di Triwulan IV sehingga hal itu tidak ideal dan harus dilakukan perubahan karena fungsi APBD, selain fungsi otorisasi dan fungsi perencanaan adalah sebagai penggerak roda perekonomian di masyarakat,” ujar Lucia.

Terkait dengan Ranperda Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, F-PDIP mengharapkan gerak dan langkah Pemerintah Prov. Sulawesi Utara dapat lebih optimal dan berinovasi dalam melakukan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan tupoksinya masing-masing sehingga pelayanan kepada masyarakat bisa berjalan dengan baik dan benar serta sesuai dengan peraturan yang ada.

Dalam hal penataan organisasi dan perangkatnya, fraksi PDIP mengingatkan kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara agar menempatkan aparatur yang benar benar berkompeten dibidangnya
tidak hanya sekedar menempatkan Pejabat yang secara Pangkat/Golongan telah memenuhi syarat atau dari sisi senioritas saja.

Berdasarkan Pemaparan tersebut maka Fraksi PDI-Perjuangan menyatakan bahwa Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2017 serta Ranperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dapat Disetujui untuk dibahas pada tingkatan selanjutnya. (Adv)