Gelar Reses III Tahun 2018, 45 Anggota DPRD Sulut Temui Konstituen Untuk Serap Aspirasi

MANADO, beritanusantara.co.id – DPRD Sulut yang beranggotakan 45 wakil rakyat telah turun menemui konstituennya di daerah pemilihan masing-masing untuk mendengarkan semua aspirasi terkait beragam dinamika pembangunan yang ada di Sulut. Kegiatan yang dikemas lewat agenda bertajuk reses Tahap III tahun 2018 ini, di gulir selama sepekan yakni mulai Sejak tanggal 30 November hingga 7 Desember 2018.

Ketua DPRD Sulut Andrei Angouw ketika menggelar reses di kelurahan Bumi Nyiur, Kota Manado

Ketua DPRD Sulut dalam reses mengisinya di tiga lokasi berbeda. Satu diantaranya yakni berinteraksi langsung dengan jemaat Adulam Tingkulu dan masyarakat Kelurahan Bumi Nyiur, Kecamatan Wanea Kota Manado, dalam reses yang digelar ketua DPRD Sulut, Andrei Angouw, Minggu (2/12/2018). Kepada Andrei, warga mengangkat kondisi jalan Maesa yang sempit dan sering macet serta banjir. Selain itu, sejumlah warga ikut pula mempertanyakan soal pembebasan lahan, beasiswa dan desakan dilakukannya fogging untuk mengantisipasi demam berdarah. Tak luput juga diangkat tentang penerangan jalan. Terungkap pula, fasilitas milik PT PLN, termasuk salah satu penyebab terjadinya kemacetan di ruas jalan tersebut.

Menanggapinya Andrei menjelaskan bahwa jalan Maengket adalah kewenangan Pemerintah Kota Manado. Karenanya, terkait semua hal yang menjadi aspirasi warga, akan dikoordinasikannya dengan Pemerintah Kota Manado. Sebab, ada yang menjadi kewenangan provinsi dan ada juga yang menjadi kewenangan kabupaten/kota. Namun demikian dirinya tetap optimis akan ada solusi.

Wakil ketua DPRD Sulut ketika menggelar reses di Kelurahan Kolongan Kota Tomohon

Sementara itu, Wakil ketua DPRD Sulut Wenny Lumentut menggelar reses di Kelurahan Kolongan dan Kelurahan Kayawu di wilayah Pemerintahan Kota Tomohon. Di Kelurahan Kolongan, Wenny disuguhi desakan pelebaran ruas jalan Tomohon-Manado dan Tomohon Tanawangko, masalah pupuk, pengelolaan pemanfaatan energi panas dan gas bumi serta penerapan UMP, juga terkait kehadiran supermarket

Atas aspirasi itu, Wenny menjelaskan bahwa realisinya pelebaran kedua ruas jalan tersebut ikut bergantung juga pada kebijakan dan kesiapan pemerintah Kota Tomohon dan Kabupaten Minahasa, untuk kepentingan pembebasan lahan. Namun Wenny berjanji akan segera mengkoordinasikan dengan bupati Minahasa dan walikota Tomohon.

Warga Tomohon yang mengikuti reses wakil ketua DPRD Wenny Lumentut

Untuk masalah lain seperti mahalnya harga pupuk dan pengelolaan pemanfaatan energi panas dan gas bumi serta penerapan UMP, Wenny menjanjikan akan membentuk panitia khusus untuk turun langsung kelapangan sekaligus menggelar hearing dengan semua pihak yang terkait.

Sementara itu, tentang kehadiran supermarket, Wenny mengatakan bahwa itu adalah kewenangan pemerintah Kota. Akan tetapi, dia juga menyebut bahwa agar tidak merugikan pelaku warung kecil milik warga, dirinya akan berkoordinasi dengan pemerintah setempat untuk mempertimbangkan pembatasan kehadiranya, yakni maksimal satu supermarket (alfamart dan sejenisnya) di setiap kelurahan.

Anggota DPRD Sulut Yongkie Limen saat reses di kelurahan Dendengan Dalkam Kota Manado

Anggota DPRD Sulut Yongkie Limen menjaring aspirasi masyarakat Lingkungan VI Kelurahan Dendengan Dalam Kota Manado,Rabu (05/12/18).Limen disambut dengan aplous dan sukacita oleh masyarakat setempat ketika menjelaskan maksud dan tujuan reses anggota DPRD Sulut.

Adapun Aspirasi masyarakat yang disampaikan diantaranya, terkait penyaluran bantuan dana banjir beberapa tahun lalu kepada masyarakat yang mengalami musibah tersebut. Masyarakat menyampaikan keluhannya karena ada sebagian warga masyarakat yang belum menerima bantuan tersebut. Sementara, aspirasi lainnya menyangkut saluran air dan jalan yang perlu diperhatikan oleh pemerintah. Dan juga beberapa masalah pelayanan kesehatan menjadi aspirasi warga yang disampaikan kepada anggota DPRD Sulut Yongkie Limen.

Dari daerah pemilihan Bolaang Mongondouw, Anggota DPRD Raski Mokodompit yang turun reses di desa Koba Kecil, kecamatan Kotamobagu Timur, kota Kotamobagu, Rabu (5/12/2018) dititipkan beragam keluhan dari warga. Seperti pengaspalan hotmix, pengalihan wewenang izin galian C dari pemerintah provinsi ke Pemkab atau Pemkot, bantuan APBN dan APBD ke desa Koba Kecil, pembangunan kawasan wisata air terjun dan instalasi air bersih belum dapat dimanfaatkan oleh masyarakat secara optimal. Raski Mokodompit berkomitmen akan memperjuangkan aspirasi masyarakat sesuai kewenangan pemerintah daerah.(***)

============================================================================== ******************* www.beritanusantara.co.id : Benar, Akurat dan Terpercaya ******************* ==============================================================================