JFE Hadiri Paripurna Penjelasan Walikota, Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2019

TOMOHON, beritanusantara.co.id –  Walikota Tomohon Jimmy Feidie Eman SE Ak CA menghadiri Rapat paripurna dalam rangka mendengarkan penjelasan Walikota mengenai Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2019, bertempat di Ruang Paripurna DPRD Kota Tomohon, Selasa (16/6/2020).

 

Walikota Tomohon Jimmy Eman dalam sambutannya mengatajkan bahwa Kepala daerah berkewajiban untuk menyampaikan rancangan PERDA tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan serta ikhtisar laporan kinerja dan laporan keuangan BUMD paling lambat 6 (enam ) bulan setelah tahun anggaran berakhir . Hal tersebut sebagaimana diatur dalam pasal 320 ayat 1 undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah dan juga peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah pada pasal 194.

“Mengenai rancangan peraturan daerah ini, tersaji pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kota Tomohon Tahun Anggaran 2019 Berupa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara” Kata Walikota.

“Didalamnya memuat (1) Laporan Realisasi Anggaran; (2) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL); (3) Neraca ; (4) Laporan Operasional(LO); (5) Laporan Arus Kas (LAK); (6) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); Dan (7) Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) dan terlampir Pula Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.” ucapnya.

Selanjutnya dijelaskan pula Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Pada Tahun 2019 Secara Umum adalah sebagai berikut :

Realisasi pendapatan daerah sebesar Rp. 629.765.555.927 atau 93.32 % dari anggaran yang ditetapkan yaitu rp.674.857.813.664. Pendapatan daerah tersebut berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terealisasi sebesar Rp. 41.703.826.008 atau 57.80 %, pendapatan transfer terealisasi sebesar Rp. 579.116.897.701 atau 98.27 % dan lain-lain pendapatan daerah yang sah terealisasi sebesar Rp. 8.944.832.218 atau 66.75 %.

Pada sisi belanja ,  Realisasi belanja dan transfer adalah sebesar Rp. 654.691.557.993 atau realisasi mencapai 93.15 % dari target yang ditetapkan yaitu Rp. 702.801.053.626.

Sedangkan untuk komponen pembiayaan kami sampaikan sebagai berikut , Realisasi penerimaan pembiayaan sebesar rp. 29.943.239.962 yang merupakan angka silpa di tahun anggaran 2018 yang lalu,  sedangkan realisasi pengeluaran pembiayaan adalah sebesar Rp. 2.000.000.000 sehingga tercatat pembiayaan netto sebesar Rp. 27.943.239.962.

Selanjutnya , dari total realisasi pendapatan daerah dibandingkan dengan total realisasi belanja daerah maka pemerintah Kota Tomohon mengalami defisit sebesar Rp. 24.926.002.065.60 yang ditutupi oleh pos pembiayaan daerah yang berasal dari silpa tahun anggaran 2018, maka berdasarkan perhitungan realisasi anggaran sebagaimana dijelaskan di atas , sisa lebih pembiayaan anggaran (silpa) tahun 2019 adalah berjumlah Rp. 3.017.237.896.40.

Dalam laporan perubahan saldo anggaran lebih (lpsal) yang menyajikan informasi kenaikan atau penurunan saldo anggaran lebih tahun pelaporan dibanding tahun sebelumnya. Saldo anggaran lebih pada 31 desember 2019 sebesar Rp. 3.017.237.896,40.

Posisi keuangan dalam neraca pemerintah Kota Tomohon pada tanggal 31 desember 2019 untuk aset mencapai Rp. 1.632.473.451.001,28 yang terbagi atas aset lancar, investasi jangka panjang, dana cadangan dan aset lainnya.

Disamping aset pada neraca daerah terdapat komponen kewajiban dengan jumlah Rp. 21.225.711.841,40 yang terdiri atas utang perhitungan pihak ketiga , utang beban , dan utang jangka pendek lainnya . dan ekuitas berjumlah rp.1.611.247.739.159,88.

Laporan operasional (LO), yang menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh Pemkot Tomohon untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan yang mencakup pendapatan-LO, pendapatan transfer-LO dan beban .

Pendapatan LO Pemkot Tomohon tahun anggaran 2019 adalah sebesar Rp. 635.037.772.117,40 yang  terdiri atas pendapatan asli daerah (PAD)-LO sebesar Rp. 47.188.049.688,40, pendapatan Transfer-LO sebesar Rp. 579.397.243.290, dan lain-lain pendapatan yang sah-LO sebesar Rp. 8.452.479.139 sedangkan beban-LO tercatat sebesar Rp. 638.000.666.223,59.

Berdasarkan realisasi pendapatan-LO dan beban tahun anggaran 2019 dihasilkan defisit-LO sebesar Rp. -5.232.428.644,44.

Dalam laporan perubahan ekuitas yang menyajikan informasi kenaikan dan penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya , per 31 Desember 2019, Laporan perubahan ekuitas Kota Tomohon sebesar Rp. 1.611.247.739.159,88.

“Saya ingin menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan segenap anggota DPRD Kota Tomohon beserta jajaran pemerintah  dan seluruh stakeholder Pemkot Tomohon, karena upaya dan jerih payah kita bersama dalam peningkatan pengelolaan keuangan daerah ke arah lebih baik, tahun ini kita boleh mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari BPK-RI Perwakilan Provinsi Sulut atas laporan keuangan pemerintah daerah tahun anggaran 2019.

“Merupakan kebanggaan tersendiri tentunya bagi kita semua , karena sampai tahun ini kita telah memperoleh opini WTP tujuh kali berturut-turut. Penghargaan ini kami persembahkan untuk seluruh warga masyarakat Kota Tomohon yang kita cintai bersama.dan semoga kedepannya kita tetap terus mempertahankan trend yang baik ini, dan memicu kinerja kita semua untuk terus melaksanakan tugas kerja kita terutama dalam pengelolaan keuangan daerah yang lebih baik lagi” Kata JFE.

Rapat Paripurna ini dipimpin oleh Ketua DPRD Kota Tomohon Djemmy Sundah SE, Wakil Ketua DPRD Kota Tomohon Caroll Senduk SH, Wakil Ketua DPRD Kota Tomohon Erens Kereh AMKL. Turut hadir, para anggota Dekot Tomohon, Sekretaris Daerah Kota Tomohon Ir Harold V Lolowang MSc MTh, dan jajaran Pemkot Tomohon. (SLY)