Keluarga Holderman Klaim Lahan PLTU Kema Harta Warisan Dan Belum Terjual

Wawoh : Bukti Kepemilikan Cukup dan Sah

KEMA, beritanusantara.co.id – Lahan berukuran 150 Hektar yang berada di sebutan Kelong desa Kema I Kecamatan Kema, yang saat ini sebagian dikuasai oleh proyek pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) milik PT. Toba Bara Sejahtera (Tbk) dengan pelaksana PT. Minahasa Cahaya Lestari, berdasarkan bukti warisan, di klaim sebagai lahan milik keluarga Holderman.

Hal ini seperti terlihat dalam beberapa pengumuman yang disebar di beberapa lokasi pelaksanaan pekerjaan awal, pembangunan pembangkit listrik berkapasitas 2 x 50 Mega Watt tersebut.

Menurut kuasa hukum Keluarga Holderman, Yoppy Wawoh, SH pada beritanusantara.co.id, Senin (03/09/2018), bukti kepemilikan yang saat ini dimiliki oleh keluarga Holderman lewat Hendrik Holderman, sangat otentik membuktikan bahwa lahan yang saat ini sebagian telah dilaksanakan pekerjaan pembangunan PLTU, adalah sah sebagai hak milik berdasarkan surat pembagian. “Surat pembagian dan surat silsilah keluarga dari tahun 1900-an, sangat otentik, bahkan dengan surat-surat tersebut, telah delapan setifikat lahan yang diterbitkan BPN,” kata Wawoh.

Sementara itu salah satu ahli waris Roy Holderman menyebutkan, pihaknya sama sekali tidak bermaksud menghambat investasi yang saat ini sementara dilaksanakan, namun hak milik keluarga juga harus diperhatikan, sebab selama ini pihak perusahan pembangun PLTU, walaupun sudah beraktivitas pada lahan yang ada, sama sekali tidak ada itikat baik untuk menghubungi kami sebagai keluarga dan ahli waris yang sah atas lahan di Kelong ini.

“Jika terjadi transaksi atau ganti untung, itu sama siapa, sebab keluarga ahli waris yang memiliki bukti kepemilikan berdasarkan pembagian ini, justru tidak tahu dan tidak pernah bertransaksi apapun dengan pihak manapun. Bahkan kami kaget, ketika mengetahui ada aktivitas pembangunan di atas lahan milik keluarga Holderman ini,” tegas Roy.

Berdasarkan pantauan langsung, terlihat aktivitas kendaraan berat yang melakukan pengkatingan dan penimbunan di lokasi yang semula adalah tempat pariwisata yang sudah dibangun akses jalan hotmix dan saluran drainase oleh pemerintah. Walaupun telah ada papan pengumuman pengawasan lahan dari keluarga Holderman dan Kantor Hukum Sangraka Indonesia, aktivitas kontruksi PLTU tetap dilaksanakan. (mt)