TOMOHON, beritanusantara.co.id – Selang tahun 2017, beberapa kasus kebakaran terjadi di Kota Tomohon. Untuk menjawab perkembangan kota yang semakin bergeliat, Pemadam Kebakaran (Damkar) memiliki peran strategis. Penyiapan fasilitas atau peralatan yang memadai, mendesak dilakukan.
Hal itu mendapat perhatian serius Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tomohon. Permintaan Bidang Damkar Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) untuk menambah armada baru di tahun 2018, mendapat respon positif Ketua DPRD Ir Miky JL Wenur.
“Ini hal yang penting. Jika memang prioritas mengapa tidak, itu wajib kita perjuangkan bersama,” aku Srikandi Partai Golkar Sulut itu, Senin (13/11).
Meski begitu, Wenur berharap kinerja petugas Damkar harus diperhatikan. Artinya, wajib dievaluasi apakah fasilitas yang dimiliki Damkar Tomohon kurang atau karena kinerja petugas Damkar yang perlu dibenahi. “Apalagi setahu saya dalam peristiwa kebakaran yang terjadi di Kelurahan Paslaten II Kecamatan Tomohon Timur pada hari Jumat lalu, kami nilai merupakan kelalaian pimpinan,” sebut Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Tomohon.
Bagi dia, terkuncinya Alat Pelindung Diri (APD) di dalam ruangan seharusnya tidak boleh terjadi, karena pekerjaan Damkar itu harus tanggap, cepat serta dibarengi dengan dengan Standar Operasional Prosedur (SOP). “Jika kebakaran terjadi tapi ruangan APD dalam keadaan terkunci ini menunjukkan betapa lemahnya pengawasan pimpinan kepada bawahan. Jadi, kejadian ini merupakan kelalaian bersama yang wajib menjadi tanggung jawab pimpinan. Untung saja dalam kebakaran itu tidak ada petugas yang ikut terbakar, padahal pada tahun 2017 DPRD sudah memperjuangkan anggaran perlengkapan APD yang diminta oleh Satpol PP. Cuma saja yang sangat disayangkan saat kebakaran terjadi, alat alat itu tidak dipakai oleh petugas,” tandas dia.
Ia berharap peristiwa ini menjadi pelajaran pimpinan di Satpol PP Kota Tomohon untuk melakukan pembenahan, agar kejadian serupa tidak akan terjadi kembali. “Untuk melengkapi keperluan Damkar, tentunya akan kami (DPRD) upayakan bersama untuk menunjang pelayanan Damkar yang baik dan professional di Kota Tangguh,” tukasnya.
Sebelumnya, Walikota Tomohon Jimmy Feidie Eman SE Ak mengaku sementara melakukan pengkajian terkait fasilitas dan kompetensi yang dimiliki Bidang Damkar Kota Tomohon. Bahkan, menurut Walikota, tahun 2018 mendatang Bidang Damkar akan menempati kantor baru. “Itu tertata dalam APBD dan sementara dikaji TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah),” ujar Walikota.
Untuk perlengkapan Damkar, Eman mengakui, telah mengajukan proposal ke Pemerintah Jepang. “Intinya, kami berharap peralatan Damkar akan semakin baik, demikian juga dengan kompetensi dan kualitas yang dimiliki petugas Damkar. Dengan begitu, kinerja mereka akan semakin berkualitas,” kunci dia.
Penulis : Stenly L