Komisi I DPRD Minut Monitor Kinerja Tiga Kecamatan

Pilhut dan Kinerja ASN Jadi Fokus Perhatian

AIRMADIDI, beritanusantara.co.id – Pemantapan fungsi pengawasan DPRD, terhadap kebijakan pemerintah di kabupaten Minahasa Utara (Minut), Senin (21/10/2019) dilaksanakan oleh Komisi I DPRD Minut dengan melakukan inspeksi mendadak di tiga kecamatan yakni Kauditan, Kema dan Airmadidi dan dipimpin langsung ketua Komisi Edwin Nelwan.

Rombongan Komisi I yang terdiri dari Daniel M Rumumpe, Azhar, Chris Londong, Anthony Pusung dan Stefanus Prasethio dan Edwin Nelwan, berkesmpatan pertama mendatangi kantor kecamatan Kauditan dan berdialig dengan camat serta sejumlah ASN dan THL yang ada.

Kepada Camat Kauditan Martho Rasubala SSos, tim Komisi 1 mengorek keterangan terkait pelayanan pemerintahan serta konsisi keamanan dan mendapat jawaban camat, bahwa kondisi pemerintahan dan keamanan berjalan dengan baik.

Persiapan pelaksanaan Pemilihan Kumtua (Pilhut) Desa Kauditan 1 yang akan pelaksanaannya direncanakan pada bulan November 2019 mendatang, juga tak lepas dari pantauan Komisi I.

“Kecamatan Kauditan dengan jumlah desa 12 namun , hanya desa Kauditan 1 yang akan melaksanakan Pilhut. Dan saya informasikan bahwa saat ini sudah ada 4 calon Hukum Tua yang terjaring dan siap berkompetisi dalam Pilhut nanti. Saya sangat berterima kasih atas kunjungan ini karena sebagai bentuk kemitraan, pengawasan sangat perlu dilakukan Komisi 1, untuk sinergi dalam pelayanan ke masyarakat,” kata Rasubala.

Di kecamatan Kema, tim Komisi I yang melaksanakan Sidak ini, harus menunggu sejenak kepada camat Kema Vilma Anthonie SH MH yang sedang dalam perjalanan dari Kantor Bupati Minut menuju kantor kecamatan.

Berbagai persoalan, ternyata berhasil dirangkum Komisi 1 di kecamatan Kema, setelah mendapatkan informasi camat Anthonie, terkait Pilhut, profil kecamatan, Keamanan, Tenaga Harian Lepas (THL) serta keberadaan PLTU, yang sempat mendapat protes warga sebab mempekerjakan orang asing dan penutupan jalan secara sepihak oleh perusahaan serta temuan lainnya terkait PLTU di Kema I tersebut. “Dengan adanya kunjungan ini, kiranya bisa membantu mendapatkan solusi, guna menyelesaikan permasalahan yang ada di kecamatan ini,” kata camat Kema.

Tak beda dengan kunjungan ke kecamatan Airmadidi, Tim Komisi I kemudian menemui Camat  Vicky Luntungan SSTP.MM dan staf kecamatan baik ASN maupun THL. Menariknya, melihat kondisi kantor kecamatan yang memprihatinkan, personil Komisi I secara spontan menyebutkan harus ada pembenahan total untuk gedung dan fasilitas. “Sebagai percontohan, kami akan mengusulkan perbaikan dan peningkatan gedung dan fasilitas kantor kecamatan Airmadidi yang merupakan wilayah ibukota Minut,” kata Edwin Nelwan didampingi rekan-rekannya.

Secara terpisah anggota Komisi I DPRD Minut, Daniel M Rumumpe sebagai pemrakarsa Sidak kecamatan yang akan berlangsung di setiap kecamatan se-Minut ini mengatakan,  maksud pelaksanaan kunjungan mendadak  ini, semata-mata untuk melihat dan mengetahui secara langsung kinerja maupun kendala yang dihadapi oleh pemerintah di setiap kecamatan. “Kami hanya melakukan tugas monitoring terhadap jalannya pemerintahan di kecamatan. Dan ini adalah sebagaimana tugas komisi I. Selanjutnya digarapkan pemerintah di kecamatan ini, lebih meningkatkan pelayanan ke masyarakat sehingga seluruh manfaat program pemerintah dapat benar-benar dinikmati masyarakat,” ujar Rumumpe.

Sementara itu, ketua Komisi I menyoroti terhadap pemilihan serentak hukum tua di 25 desa yang ada di Minahasa Utara. “Kami memanfaatkan momen hari ini untuk berkunjung secara awal ke tiga kecamatan yaitu kecamatan Kauditan, Kema dan Airmadidi. Ada sedikit eksklusif yang ada di kecamatan Kema dimana sedikit trauble di sana terkait penundaan Pilhut desa Tontalete, dan kami komisi 1 sepakat akan mengundang semua yang terkait di dalamnya baik dinas maupun masyarakat desa, panitia pilhut kabupaten, panitia pelaksanaan di  desa tontalete, juga Camat dan BPD serta semua yang terkait dalam pelaksanaan termasuk juga semua stakeholder, sehingga masalah selesai, “ kata Nelwan.

Selanjutnya disebutkan, perencanaan Pilhut di 25 desa di Minahasa Utara, adalah keputusan antara eksekutif dan legislatif yang sudah ditata dalam APBD dan harus dilaksanakan, kalau ada dinamika dinamika yang terjadi di tengah-tengah masyarakat itulah fungsi DPRD untuk memonitoring itu dan mengawasi sehingga pilhut ini terlaksana benar-benar sesuai dengan yang kita inginkan “Kunjungan ini kami awali di tiga kecamatan dan akan berlanjut ke kecamatan lain, hingga seluruhnya kami jangkau. Khusus Pilhut, kami juga melakukan monitoring, sehingga pelaksanaan di tahap yang kedua ini berjalan dengan lancar di seluruh Minut,” kata Nelwan. (mt)

============================================================================== ******************* www.beritanusantara.co.id : Benar, Akurat dan Terpercaya ******************* ==============================================================================