KU-PPAS Tahun 2020 Pemkab Sangihe Akhirnya Disepakati

SANGIHE, beritanusantara.co.id-Meski sempat terjadi intrupsi serta penolakan terhadap dokumen Kebijakan Umum Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KU-PPAS), Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2020 yang di sodorkan Pemerintah Daerah Kabupaten Sangihe oleh Tim Anggaran ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) melalui Tim Banggar, Rabu (31/7) Di Kantor DPRD Sangihe.

Namun pada akhirnya dokumen KU-PPAS di setujui oleh DPRD Sangihe yang di pimpin ketua Benhur Takasiaheng, Wakil Ketua Fri Jhon Sampakang dan Wakil Ketua Rizal Paulus Makagansa dengan catatan dilakukan perubahan terhadap dokumen tersebut.

Sekretaris Dewan (Sekwan), Aristarkus Pilat saat membacakan laporan
mengatakan, KU-PPAS yang telah disepakati bersama antara DPRD dan
Pemerintah Daerah, selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan
Rancangan Angaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun anggaran 2020.

“Berdasarkan hal tersebut dan mengacu pada kesepakatan DPRD dan Pemda
tentang kebijakan umum tahun 2020, para pihak sepakat terhadap PPAS
APBD 2020 yang meliputi, rencana pendapatan dan penerimaan pembiayaan daerah PPAS per urusan dan SKPD, program dan kegiatan dan belanja tidak langsung serta rencana pengeluaran daerah tahun anggaran 2020. Secara lengkap PPAS APBD tahun 2020 disusun dalam lampiran yang
menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan nota kesepakatan
ini,” ungkap Pilat

Sementara itu Bupati Kabupaten Kepulauan Sangihe, Jabes Ezar Gaghana, mengapresiasi dan berterima kasih kepada DPRD Kabupaten Sangihe atas terselanggaranya agenda penandatangan kesepakatan bersama KU-PPAS Tahun 2020.

Dikatakan pula olehnya, bertolak dari esensi penandatangan nota kesempakatan bersama KU-PPAS ini, menunjukan keinginan yang kuat
dari kita semua untuk melangkah kedepan dalam melakukan kebijakan umum daerah, sebagai dasar penentuan kebijakan anggaran dan program di
tahun anggaran 2020 mendatang. Dimana Skema Money Follow Program
sebagai pergeseran paradikma alokasi anggaran yang selama ini terarah
pada fungsi lembaga dan di nilai tidak sesuai dengan ekpetasi atau
harapan kita adalah bagian dari singkronisasi anggaran antara pusat
dan daerah.

“Dengan demikian maka kebijakan daerah, baik kebijakan anggaran,
kebijakan program dan penentuan plafon anggaran antar program di
daerah telah memiliki dasar yang fundamental, baik dari aspek regulasi
dan tata aturan penyusunan dasar kesepekatan antar lembaga yakni
Pemerintah Daerah dan DPRD. Saya memiliki keyakinan yang kuat bahwa
komiten yang kita bangun hari ini akan menjadi komitmen bersama antara
kita sekalian, dengan masyarakat yang sungguh- sungguh ingin melangkah
kedepan membangun daerah tercinta Kabupaten Sangihe,” Ujar Gaghana.

Disisi lain lanjut Bupati, mengharapkan kepada Tim anggaran serta
Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait dengan implementasi
kesepakatan bersama saat ini, untuk segera melakukan langkah- lagkah
konkrit dan tepat serta melakukan penyesuaian berdasarkan peraturan
dan ketentuan yang berlaku.

“Kepada pimpinan perangkat daerah untuk bekerja secara maksimal, guna
memanfaatkan semua potensi yang di miliki mengingat masih terdapatnya
sejumlah agenda strategis lainnya yang akan di bahas bersama DPRD
dalam waktu dekat ini,” harapnya.

Untuk diketahui dokumen KU-PPAS yang sempat di tolak lantaran dalam
isinya terdapat pokok pinjaman sebesar Rp 26 miliar akhirnya di revisi
kembali dan menyisahkan Rp 1,5 miliar untuk pembayaran piutang di
Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) serta bunga pinjaman yang ada di
dokumen KU-PPAS Rp 8 miliar di tiadakan. (allen)

============================================================================== ******************* www.beritanusantara.co.id : Benar, Akurat dan Terpercaya ******************* ==============================================================================