MTM Dukung Rekrutmen Minimum 60 Persen Naker Lokal

Terkait Edaran Gubernur Sulut Untuk BUMN, BUMD Dan Swasta

MANADO – beritanusantara.co.id – Keluarnya Surat Edaran Gubernur Sulut Olly Dondakambey No. 560/3375.1/ Sekr. DTKT tentang Perekrutmen Pegawai di BUMN, BUMD dan Perusahaan Swasta, dinilai membawa angin segar terhadap putra dan putri daerah sebagai para pencari kerja di tahun 2018.

Bendahara DPP MTM Sulut Marten J Rotinsulu, SH mengatakan, edaran ini merupakan terobosan yang dilakukan gubernur, sebagai bentu penghargaan terhadap kearifan lokal, sebab kewajiban sekurangnya 60 persen kebutuhan pekerja atau karyawan harus direkrut dari sumber daya atau tenaga kerja lokal.

“Kami menilai ini merupakan peluang yang harus dimanfaatkan oleh kita-kita yang ada di Sulut dan di wilayah Manado, Minahasa Raya dan Bitung. Dan juga kami menghimbau kepada seluruh instansi baik BUMN maupun Swasta daerah dan penanaman modal Nasional serta asing, agar mematuhi edaran ini,” kata Rotinsulu.

Selanjutnya Rotinsulu mengatakan, Edaran ini jangan dinilai sebelah mata, sebab akan dikawal baik LSM Maesa’an Tou Malesung maupun Koalisi Mapalus (KM) yang merupakan gabungan Ormas/LSM di Sulut. “Kami tidak main-main soal rekrutmen ini, sebab terkait hak hidup putra daerah untuk sejahtera sesuai dengan program pemerintah pusat. Dan kami juga meminta untuk mengawasi mobilisasi tenaga kerja luar daerah dan tinggal beberapa waktu, kemudian direkrut sebagai tenaga kerja lokal, Indikasi ini sudah tercium,” tegas Rotinsulu.

Terpisah Ketua Karang Taruna Kecamatan Mandolang Rommy Poli, SH mengatakan dengan terbitnya edaran ini dirinya yakin bahwa memiliki konsekwensi baik ekonomi maupun hukum. Namun selanjutnya Poli mengatakan, edaran yang merupakan adopsi dari program Nawacita kelima Presiden Republik Indonesia dengan peningkatan kualitas hidup manusia Indonesia melalui peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan dukungan program Indonesia Kerja dan Indonesia Sejahtera, adalah bentuk kepedulian pemerintah melalui Gubernur Sulut, teradap warganya.

“Kami siap mengadvokasi jika terjadi pelanggaran dengan keluarnya edaran ini. Dan sekali lagi kepada perusahaan baik BUMN maupun Swasta untuk tidak melakukan manipulasi tenaga kerja dari luar yang seolah-olah rekrutmen lokal, padahal hanya tinggal di daerah inidalam hitungan jari,” tegas Poli yang juga masuk dalam devisi hukum DPP MTM ini. (mt)

============================================================================== ******************* www.beritanusantara.co.id : Benar, Akurat dan Terpercaya ******************* ==============================================================================