Nasib 917 Meweteng di Minut Berubah

Fungsi Meweteng yang beralih ke Staf Desa

AIRMADIDI, beritanusantara.co.id – Nasib ratusan tenaga Meweteng yang bakal dinonaktifkan fungsinya, oleh pemerintahan Kabupaten Minahasa (Minut) terhitung 01 Juli 2019 mendatang, boleh bernafas lega seiring kebijakan pengalihan status Meweteng, menjadi staf desa di bawah Kepala Urusan (Kaur). 

Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Bobby Nayoan SH, Senin (18/3/2019) mengatakan penyesuaian ini, adalah pemberlakuan Permendagri Nomor 84 tahun 2015 tentang Struktur Organisasi Tata Kerja (STOK) dan komposisi Meweteng memang tidak ada. Hal ini membuat, kami bakal mengalihkan dan ada aturannya, menjadi staf kantor desa,” terang Nayoan didampingi Kepala Bidang Pemerintahan Desa Rolly Kenap SH MH.
Lanjut dikatakan Nayoan, untuk melaksanakan restrukturisasi perangkat desa ini para hukum tua bisa mengacu pada Perbup Nomor 16 tahun 2019 yang telah diterbitkan Pemkab Minut tertanggal 3 Januari. Dalam Perbup ini memuat tentang STOK yang disadur dari Permendagri 84 2015.
Dalam Perbup ini perangkat desa adalah Sekretaris Desa, Pelaksana Teknis, dan pelaksana kewilayahan(pala), sementara untuk Sekretariat Desa dipimpin oleh Sekretaris Desa dibantu oleh unsur staf secretariat yang terdiri dari Urusan Tata Usaha dan Umum, Urusan Keuangan dan Urusan Perencanaan. Kemudian untuk pelaksana teknis dimaksudkan adalah merupakan unsur pembantu hukum tua dalam pelaksana tugas operasional.
“Untuk meweteng bisa dialihkan menjadi staf desa yang akan bertugas membantu ketiga kaur dan kepala seksi yang ada untuk tugas operasional. Anggaran untuk membayar tunjangan staf desa ini bisa diambil dari Alokasi Dana Desa (ADD) APBD yang diatur oleh masing-masing desa sesuai dengan kebutuhan. Sedangkan untuk hansip sudah ditiadakan diganti dengan linmas,” beber Nayoan.
Terpisah Kabid Pemdes Rolly Kenap SH MH mengatakan, di Minut terdapat 917 jaga (wilayah) yang tersebar di 125 desa dan 10 kecamatan. Desa Tumaluntung 18, Mapanget 21.
Untuk penghasilan tetap triwulan II diambil dari ADD yang masih menggunakan PP nomor 47 tahun 2015, penghasilan Sekdes itu adalah 70 sampai 80 persen dari hukum tua, perangkat desa lainnya 50 sampai 60 persen dari penghasilan hukum tua.
“Untuk anggaran bagi tunjangan perangkat desa ini menggunakan PP nomor 47 yang akan diambil dari ADD,” pungkas Kenap. (mt)