Paseki Pimpin Bintek PPDP di wilayah Pineleng

MINAHASA,beritanusantara.co.id – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Minahasa menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek), Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2018, pada rabu (17/01).

Bimtek inipun dibagi 4  Wilayah, salah satunya di Aula Alsin Warembungan Kecamatan Pineleng untuk wilayah I. Bimtek untuk wilayah I ini dihadiri oleh Komisioner KPU Minahasa Ketua Divisi Hukum dan Teknis juga selaku kordinator wilayah I, Dicky Paseki SH MH.

Acara inipun dipandu oleh Ketua PPK Kecamatan Pineleng Yolanda Riri. Dalam pemberian Materinya Komisioner KPU Dicky Paseki SH MH, merasa bersyukur teman – teman PPDP mau memberi diri selama 30 hari bekerja bersama KPU Minahasa.

Sebelum memulai, Kordinator Dicky Paseki menganjurkan dan meminta kepada PPS kalau boleh PPDP dijadikan KPPS juga. Dan khusus PPDP akan ada pembagian buku kerja yang akan diberikan pada 19 januari sebagai pedoman kerja, serta stiker untuk ditempel dirumah yang sudah di Coklik, juga ID card.

Sedangkan untuk masa kerja PPDP, dimulai sejak 20 januari sampai 19 februari 2018 atau selama 30 hari kerja. Dalam materinya Paseki meminta agar PPDP membuat rencana kerja, perangkat kerja, serta koordinasi ke Kepala Lingkungan dan maweteng, karna mereka yang lebih tahu tentang kepindahan orang.

“Sepanjang tidak ada mutasi tidak ada perpindahan lewat Dinas Pencatatan Sipil (Capil) apakah ada penduduk baru atau yang sudah pindah, yang terpenting harus sesuai data Capil atau KTP Minahasa, diluar KTP Minahasa tidak usah dilayani,” ujarnya.

PPDP juga diminta Jangan sampai hanya duduk dirumah dan menerawang, melainkan harus turun door to door, sehingga hasilnya faktual dan mendapakan data yang akurat serta valid.” Pilkada jalan karna ada data pemilih, fungsi PPDP sangat strategis, karna menentukan kualitas pemilihan nanti,” tegasnya.

Paseki juga menegaskan bahwa Pemilih harus punya E KTP, atau Surat keterangan (Suket) dari Capil, dan alangkah baiknya didukung dengan kartu keluarga, terlebih khusus bagi pemilih pemula yang akan berusia 17 tahun hingga 27 juni 2018 mendatang. Lewat Bimtek ini, PPDP diminta pada pelaksanaan harus buat rencana kerja, dan setiap 10 hari harus koordinasi dengan PPS, dan apabila ada yang tidak jelas untuk ditanyakan kepada PPS.

“Yang harus didata dan yang memiliki hak pilih adalah masyarakat yang berumur 17 tahun ke atas, dan akan 17 tahun pada hari pemilihan, juga bagi mereka yang dibawah umur tapi sudah menikah atau yang sudah pernah menikah,” pungkasnya. Para PPDP inipun akan dibayar honor sebesar 800 ribu rupiah, yang akan dibayar usai melaksanakan tugasnya.