Pemdes Minut Ikut Diklat di Jakarta

AIRMADIDI, beritanusantara.co.id – Upaya peningkatan kapasitas pemerintah inti di desa, seperti Hukum Tua, Sekretaris Desa, dan Kaur yang ada di Kabupaten Minahasa Utara (Minut). Dilaksanakan dengan memberikan kesampatan para pejabaat di desa/kelurahan se Minut untuk mengikuti Pendidikan dan Latihan (Diklat) pengelolaan Dana Desa dan Bumdes di Kementrian Desa Republik Indonesia di Jakarta yang akan berlangsung Senin (3/12) sampai Jumat (7/12). Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masayarakat Desa Kabupaten Minut Bobby Nayoan SH saat ditemui media ini Sabtu (1/12) di kediamannya Desa Treman.

Dikatakan Nayoan diklat ini merupakan tindak lanjut dari Rapat Koordinasi (Rakor) yang dilaksanakan oleh Kemendes pada bulan November lalu, yang dihadiri olkeh Wakil Presiden H Jusuf Kalla. Dimana dalam rakor tersebut, Wapres menekankan untuk semaksimal mungkin meningkatkan kapasitas pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa yang dikucurkan pemerintah pusat.
“Hal ini dipandang perlu, mengingat di Minut masih banyak aparat desa baik Hukum Tua, Sekdes, dan para Kaur masih banyak yang belum memiliki kemampuan maksimal dalam mengelola dana desa,” terang Kadis Nayoan.
Ditambahkan, hal ini tentu sangat merugikan, seperti yang baru saja terjadi di Minut. Dari 13 desa yang rencananya menerima bantuan penguatan ekonomi untuk Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) dari kemendes, hanya sepuluh desa yang bisa menerima karena dapat menyelesaikan syarat administrasi. Sementara tiga desa lainnya tidak bisa menerima bantuan. Hal tersebut disebabkan ketidakmampuan desa tersebut yang tidak memiliki kapasitas dalam menyusun administrasi yang baik. Sehingga bantuan sebesar Rp. 50 juta ke-tiga desa tersebut tidak bisa dicairkan dan dibatalkan.
“Demikian pula saat ini ada beberapa desa yang lambat dalam penyusunan laporan dana desa tahap dua sehingga berimplikasi anggaran tahap tiga terpaksa sementara harus diblokir karena tidak bisa menyelesaikan laporan pertanggungjawaban,” beber Nayoan.
Ditambahkan, Kadis Dinsos dan Pemdes Minut ini, untuk keikutsertaan sejumlah hukum tua dan sekdes ini telah disetujui Bupati Minut Vonnie Aneke Panambunan karena ini merupakan program pemerintah pusat yang sangat penting yang harus didukung. Sayangnya ada beberapa desa tidak mengirimkan utusannya untuk mengikuti diklat ini dengan alasan kehabisan anggaran.
“Tadinya hanya sekira 30 hukum tua yang mendaftar karena diperoleh kabar keberangkatan ini tidak diijinkan bupati. Kenyataannya setelah ijin bupati ditandatangani peserta kemudian bertambah,” pungkas Nayoan. (mt/**)