Pemkab Minut Sosialisasi Pajak Daerah ke Pelaku Usaha

Sekda didampingi Kaban Keuangan Ketika Memberikan Pemaparan dalam Sosialisasi

Dibuka Sekretaris Daerah di Hotel SutanRaja Kalawat

KALAWAT, beritanusantara.co.id – Memberikan pemahaman dan menginformasikan aktualisasi tentang Pajak dan Retribusi daerah di Kabupaten Minahasa Utara (Minut), Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Minut melalui Badan Keuangan dan Asset Daerah, Kamis (04/04/2019) melaksanakan kegiatan sosialisasi Pajak Daerah, kepada masyarakat umum khususnya para pelaku usaha atau wajib pajak, sehingga dapat memenuhi dan sadar untuk membayar pajak, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Suasana Sosilisasi Pajak Daerah

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Minut Ir Jemmy Kuhu MM ketika memberikan sambutan mewakili Bupati Minut Vonnie Anneke Panambunan, sekaligus membuka secara resmi sosialisasi ini mengatakan, kegiatan ini perlu dilaksanakan mengingat setiap daerah diberi kewenangan untuk menetapkan Peraturan Daerah (Perda) tentang pajak daerah dan Retribusi Daerah, yang disesuaikan dengan kondisi daerahnya masing-masing.

Artinya, kata Kuhu, Minut sendiri dapat berkreasi mencari sumber-sumber penerimaan daerah yang dapat mendukung pembiayaan atau pengeluaran daerah. Sehingga mengantisipasi hal ini tentu perlu dilakukan inovasi, maupun terobosan yang bukan saja mampu meningkatkan kesadaran para wajib pajak tetapi juga capaian target dan manfaatnya bagi pembangunan.

Peserta Antusias Mengikuti Pemaparan Nara Sumber

“Pajak daerah menjadi salah satu sumber utama, pembiayaan pembangunan dan masih banyak lagi manfaat dari pajak yang digunakan untuk kesejahteraan serta kemajuan bersama. Oleh karena itu mari kita berikan yang terbaik, untuk membangun Kabupaten Minahasa Utara yang kita cintai ini dengan penuh rasa tanggung jawab, dengan memenuhi kewajiban kita membayar pajak,” tegas Kuhu.

Peserta Utusan Kecamatan Airmadidi Antusias Mengikuti Pemaparan Nara Sumber

Selanjutnya disebutkan pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah, yang terutang oleh pribadi atau badan serta pelaku usaha tanpa imbalan langsung yang seimbang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dapat dipaksakan artinya wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban pembayaran pajak dapat dikenakan sanksi baik sanksi pidana maupun denda tetapi dengan jaminan bahwa pemungutan pajak dengan kegiatan ini dapat meningkatkan pemahaman serta komitmen kita untuk mengoptimalkan pencapaian pajak secara sistematis terpadu dan berkesinambungan

“Oleh karena itu, Mari kita berikan yang terbaik untuk membangun Kabupaten Minahasa Utara yang kita cintai ini dengan penuh rasa tanggung jawab,” tegas bupati seperti yang dituturkan Sekda Jemmy Kuhu didampingi Kepala Badan Keuangan dan Asset Minut Petrus Macarau.

Suasana Sosialisasi

Selanjutnya Sekda berpesan kepada seluruh peserta sosialisasi agar mengikuti kegiatan dengan penuh perhatian dan rasa tanggungjawab agar dalam pelaksanaan pemungutan pajak dan retribusi di lapangan tidak terjadi salah penetapan atau pembayaran serta menguasai materi yang diberikan sehingga bisa bermanfaat bagi peserta sosialisasi, selanjutnya memperhatikan dengan saksama rambu-rambu aturan yang berlaku sehingga kita tidak terjebak pada penafsiran yang keliru, yang mengakibatkan kerugian daerah ataupun pihak terkait lainnya, kemudian menghindari pemungutan pajak daerah di luar ketentuan yang berlaku atau Pungutan Liar (Pungli)

Salah Satu Nara Sumber Dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bitung dalam Pemaparannya

“Dari hal yang sudah saya sebutkan di atas, yang terakhir adalah ketika menemui kendala di lapangan segera berkoordinasi dengan Badan keuangan Kabupaten Minut khususnya bidang pendataan dan pendaftaran, serta bidang penagihaan dan keberatan, sehingga dicari solusi terbaik sebagai langkah pemecahan masalah,” tandas Sekda.

Terungkap dalam sosialisasi ini, Pajak daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten, adalah :

  1. Pajak hotel
  2. Pajak Restoran dan Rumah Makan
  3. Pajak Hiburan
  4. Pajak Reklame
  5. Pajak Air Tanah
  6. Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan
  7. Pajak Sarang Burung Walet
  8. Pajak Penerangan Jalan Umum (PPJU)
  9. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
  10. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

Sementara itu, ada dua sistem dalam melakukan pemungutan pajak daerah yakni :

  1. Self Assessment yakni sistem pengenaan pajak yang memberi kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung membayar dan melaporkan sendiri pajak terhutang,.
  2. Official Assessment yakni sistem pengenaan pajak yang dibayar oleh wajib pajak, setelah terlebih dahulu ditetapkan Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk. Kegiatan ini juga diikuti oleh perwakilan kantor Palayanan Pajak Pratama Bitung sebagai salah satu nara sumber, perwakilan pelaku usaha, instansi pemungut pajak dan retribusi serta pihak terkait lainnya. (mt)
Sekda Jemmy Kuhu didampingi Kaban Keuangan dan Asset Minut Petrus Macarau Usai memberikan pemaparan
Suasana Registrasi Peserta Sosilisasi