Pensiunan masih diberi jabatan, Pemprov Sulut ‘miskin’ ASN handal

MANADO, beritanusantara.co.id – Pemprov Sulut terkenal banyak memiliki Aparatur Sipil Negara (ASN). Sayangnya, dari sekian banyak abdi negara yang dimiliki ternyata daerah ini boleh dikata ‘miskin’ atau terkesan kekurangan tenaga handal. Itu tercermin dari adanya pejabat esekon II yang telah berstatus pensiunan tapi masih dipertahankan memegang jabatan strategis.

Posisi pejabat Sekretaris DPRD Sulut yang hingga kini belum dilakukan pergantian meski telah melewati masa bakhti sebagai ASN, merupakan satu bukti nyata. Padahal, sesuai informasi, birokrat yang menempati posisi Sekretaris DPRD Sulut, sejak bulan Mei 2018 silam, telah berusia 58 tahun, sekaligus sebagai batas waktu pensiun bagi PNS sebagaimana diatur dalam Undang Undang (UU) nomor 5 tahun 2014 tentang ASN, tepatnya pasal 87 ayat 1 point C, dan dipertegas lagi dalam pasal 90.

Sementara itu, Jackson Ruaw, selaku kepala bagian umum sekretariat DPRD Sulut yang ikut membawahi bagian kehumasan, enggan berkomentar saat dikonfirmasi dan dimintai tanggapan. Dihubungi Senin (7/1/2019) siang kemarin, melalui fasiltas WhatsApp miliknya, tidak ada tanggapan yang diberikan hingga berita ini di tayangkan Selasa pagi (8/1/2019) .

Diketahui, pada medio 5 Januari 2019 beberapa hari lalu, Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey, telah melantik dan mengukuhkan 213 pejabat struktural di lingkup Pemprov Sulut di ruang Mapalus Kantor Gubernur. Dari jumlah itu, terdapat 14 jabatan pimpinan tinggi (Madya dan Pratama) berdasarkan SK Gubernur Sulut Nomor : 821.2/BKD/SK/01/2019; 50 jabatan administrator berdasarkan SK Gubernur Sulut Nomor : 821.2/BKD/SK/02/2019 dan 149 jabatan pengawas berdasarkan SK Gubernur Sulut Nomor : 821.2/BKD/SK/03/2019.

Dimomentum itupun, Gubernur Olly mengakui telah beberapa kali melakukan penguatan struktur di jajaran birokrasi. Agenda-agenda pelantikan dan pengukuhan tersebut ditegaskan gubernur bahwa itu telah dilakukan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

“Agenda ini sesuai dengan dinamika perkembangan yang ada, serta sejalan dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Beberapa kali kita sudah melakukan penguatan struktur jajaran birokrasi, melalui mutasi dan promosi jabatan,” ungkap Olly.

============================================================================== ******************* www.beritanusantara.co.id : Benar, Akurat dan Terpercaya ******************* ==============================================================================