Petahana Bisa Dibatalkan Sebagai Calon di Pilkada.

MINAHASA,beritanusantara.co.id-—– Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Minahasa mengingatkan kepada Bupati dan Wakil Bupati untuk tidak menyalahguanakan wewenangnya terkait Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada) nanti. Karena jika melakukan hal itu maka dalam pencalonan nanti bisa dikenakan sanksi pembatalan sebagai calon.
Demikian ditegaskan Ketua Panwaslu Kabupaten Minahasa, Donny Rumagit,rabu (29/11).

Menurutnya, pemberian sanksi pembatalan sebagai calon diatur dalam Undang – undang (UU) nomor 10 tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati dan Walikota Wakil Walikota. Dan itu ditekankan dalam pasal 71 ayat 5.
Dimana hal itu didasarkan pila dengan pasal 71 ayat 3 yang menyebutkan Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih.

Menurut Rumagit itu disampaikan kepada Bupati dan Wakil Bupati Minahasa saat ini yakni Jantje Wowiling Sajow, M.Si dan Ivan Sarundajang. Pasalnya kedua pemimpin Minahasa ini direncanakan akan maju lagi sebagai calon dalam Pilkada Minahasa 2018 nanti.

“Ini sudah tugas kami Panwaslu dalam menyampaikannya sebagai bagian dari pencegahan,” jelas Rumagit.