Pilcaleg 2019, minimal 37 % kursi DPRD Sulut dipastikan diisi wajah baru

MANADO, beritanusantara.co.id – Pimilihan Umum Legislatif (Pilcaleg) pada 17 April 2019 mendatang, kembali akan mengukuhkan para politisi yang nantinya menyandang gelar wakil rakyat. Secara khusus untuk DPRD Sulut, sudah dapat dipastikan paling minimal akan ada sekitar 37 persen atau 17 kursi yang akan direbut anggota DPRD berstatus orang baru.

Itu disebabkan adanya 17 anggota DPRD Sulut periode 2014-2019 yang masih aktif, namun tidak lagi maju mencalonkan diri dalam Pilcaleg 2019. Penyebabnya, ada beberapa anggota DPRD Sulut yang memilih untuk menguji elektabilitas dan kepercayaan rakyat untuk maju ke DPR RI dan DPD RI. Selain itu ada juga yang memilih untuk maju ke tingkat DPRD kabupaten, juga ada pula yang memang telah mematenkan keputusan untuk tidak terjun ke dunia politik untuk sementara waktu, termasuk yang memang telah memilih untuk meninggalkan pentas politik.

Hasil rekam jejak yang ditelusuri beritanusantara.co.id, dan disingkronkan dengan Daftar Calon Tetap (DCT) yang diterbitkan KPU Sulut, terdata sebanyak 17 anggota DPRD Sulut periode 2014-2019 sudah tidak maju lagi dalam kontestasi tahun ini untuk pemilihan periode 2019-2024. Jumlah itupun tersebar di semua Daerah Pemilihan (Dapil), dan yang terbanyak yakni dari Dapil II (Kota Bitung-Kabupaten Minahasa Utara) dan Dapil III (Kabupaten Talaud-Sitaro-Sangihe).
Terlepas dari itu, besar kemungkinan jika jumlah wajah baru di DPRD Sulut akan bertambah dan melebihi angka 17 tersebut. Dan itu berpotensi terjadi jika tingkat kepercayaan rakyat atas kinerja anggota DPRD saat ini mengalami penurunan. Alasan lainnya yang memungkinkan itu terjadi adalah, akibat gagalnya para anggota DPRD menjaga dan melihara konstituennya sendiri, serta hal lainnya.

“Jika dilihat dari komposisi yang ada, sudah jelas sekali akan ada 17 wajah baru atau anggota DPRD Sulut. Itu karena ada yang sudah tidak maju mencalonkan diri, atau pindah tujuan politik dan alasan lainnya,” ujar Ketua lembaga anti korupsi dan pemerhati pemerintahan dan politik, Danny Tular.

Namun begitu kata dia, besar juga peluang jika akan ada lebih banyak lagi wajah baru yang muncul. Dan jika itu terjadi, merupakan bukti nyata adanya hukuman moral dari masyarakat, yang tentunya didasari oleh turunnya indeks kepercayaan terhadap kinerja anggota dewan periode 2014-2019.

“Wajar kalau ada anggota dewan sekarang yang mencalonkan diri tapi tidak terpilih lagi. Itu tentunya menjadi bahan introspeksi diri, atas kinerja yang dilakukan selama satu periode. Dan rakyat memiliki hak untuk menentukan kinerja tersebut. Dimana, penilaian itupun pada akhirnya akan terlihat dari hasil pemilu tahun 2019 ini, untuk periode lima tahun kedepan,” sebutnya lagi.

Danny menambahkan, bagi calon DPRD baru yang nantinya terpilih di Pemilu 2019, harus benar-benar mampu memposisikan diri sebagai wakil rakyat. Artinya, setelah duduk nanti jangan hanya mengamankan kepentingan pribadi tetapi benar-benar untuk kepentingan rakyat.

“Anggota DPRD harus bermoral dan berintegritas, dan harus benar-benar menjunjung tinggi prinsip, dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat. Selain itu, anggota dewan nanti jangan sampai justru rakyat yang lebih cerdas dan bahkan lebih cermat dari wakilnya,” tegas Danny.

Terlepas dari itu, Danny juga mengingatkan agar masyarakat memilih calon legislatif yang benar-benar layak dan tepat menyandang gelar wakil rakyat, baik di DPR RI, provinsi maupun kabupaten dan kota.

“Masyarakat jangan memilih calon hanya karena melihat gelar apalagi tergiur karena uang atau materi, tetapi caleg tersebut kurang bermoral baik. Sebab, banyak calon yang tanpa gelar dan lainnya namun memiliki integritas dan jati diri yang baik.