Reklamasi Pantai Resort di Minaesa Diduga Tanpa Kajian Lingkungan

WORI, beritanusantara.co.id -Wilayah kecamatan Wori Kabupaten Minahasa Utara dengan pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata di Minut, menjadi bagian integral kawasan yang belum lama ditinjau langsung presiden RI Joko widodo didampingi ibu negara dan beberapa menteri. 

Sayangnya peluang investasi pariwisata berbasis lingkungan hidup yang disediakan pemerintah belum sepenuhnya dijalankan investor seperti yang diduga terjadi di kawasan pesisir pantai desa Minaesa atau Kima Bajo kecamatan Wori yang direklamasi yang diduga tanpa dilengkapi kajian lingkungan oleh Jle’s Dive Centre and Resort dari pemerintah.
Lokasi reklamasi sangat dekat dengan kawasan konservasi taman Nasional Bunaken yang dapat mempengaruhi biota laut.
Fasilitas penunjag pariwisata ini, kemungkinan sudah merambah mangrove yang ada guna pembangunan reklamasi pantai hingga kurang lebih 100 meter dari bibir pantai.
Sementara itu, Hukum Tua (Kumtua) Desa Minaesa, Syahrin Baba saat dikonfirmasikan mengaku tidak mengetahui adanya proses reklamasi tersebut karena dirinya baru dilantik. Bahkan menurutnya, pihak Jle’s Dive Centre and Resort sampai saat ini tidak pernah melakukan koordinasi dengan pemerintah desa. “Mungkin Kumtua yang lama tahu soal ini. Sejak saya dilantik, mereka (pihak perusahaan) tidak pernah berkoordinasi dengan pemerintah desa,” ungkapnya.
Menariknya lagi, pengerjaan proyek tersebut masih dilakukan meskipun di depan pintu masuk objek wisata tersebut telah dicantumkan pengumuman jika lokasi pembangunan masih sementara proses kajian lingkungan hidup.
Konsultan lingkungan perusahaan, James saat dikonfirmasikan lewat telepon selular mengatakan, jika permasalahan lingkungan ini sudah pernah ditangani pihak kepolisian dan diambil alih oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Sulut. “Memang masih harus diperbaiki karena ternyata ini ada yang belum lengkap. Lalu juga sampai di sidik oleh kepolisian dan itu juga bahkan sampai diambil ahli Dinas Lingkungan Hidup Provinsi. Sebab ini sudah masuk kewenangan provinsi,” katanya. (mt)

============================================================================== ******************* www.beritanusantara.co.id : Benar, Akurat dan Terpercaya ******************* ==============================================================================