Saktinya Angka 13 “Melilit” Demokrasi di Kampus Polimdo

OTONOMI Perguruan Tinggi, sebuah istilah yang sepertinya hanya elok untuk didengar dan terkesan hadir sebatas mercusuar semata yang berdiri tegak di kampus Politeknik Negeri Manado (Polimdo). Marwah berbalut jaminan kemerdekaan organisasi, finansial, ketenagaan dan akademis ikut pula tergerus oleh kesaktian lilitan angka 13 terhadap pentas demokrasi yang tersaji dalam suksesi pimpinan tertinggi di institusi tersebut.

Perolehan suara hasil pemilihan Direktur Polimdo

Hadirnya angka 13 sebagai penentu hasil akhir pemilihan Direktur Polimdo bukanlah sebuah kebetulan, melainkan diseret dan terseret oleh sebuah regulasi bertajuk Permenristekdikti Nomor 19 tahun 2017 tentang pengangkatan dan pemberhentian Pimpinan Perguruan Tinggi, sebagaimana telah diubah dengan Permenristekdikti Nomor 21 tahun 2018. Dimana dalam pasal 9 ayat 3 menyebutkan Menteri memiliki 35% (tiga puluh lima persen) hak suara dari total pemilih yang hadir. Berangkat dari acuan itu, proses pemilihan Direktur Polimdo secara otomatis harus mengakomodir sebanyak 13 suara (voters) dari pihak kementerian.
Fenomenalnya, bentuk kepatuhan terhadap regulasi itu pada akhirnya hanya mengorbitkan kejutan baru yang dengan serta merta memupus tujuan otonomi perguruan tinggi yang beriringan dengan pencederaan sistem bottom up demokrasi di Polimdo. Itu tercermin lewat pemberian suara kementerian secara utuh kepada kandidat peraih peringkat ketiga hasil pemilihan anggota Senat Polimdo, untuk kemudian ditetapkan sebagai direktur Polimdo terpilih.


Ikhwalnya, dalam proses penjaringan calon direktur Polimdo yang diikuti 24 voters anggota senat, muncul empat nama yaitu, Okta Lintong dengan 8 dukungan suara, Efendy Rasid yang juga mengoleksi 8 suara, Mareyke Alelo, mengoleksi 5 suara, serta Detty Limpele mendapat 1 suara senat dan 2 anggota senat memilih abstain.
Selanjuitnya, dalam tahapan pemilihan anggota senat dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Okta Lintong tampil sebagai pemenang dengan dukungan 12 suara senat, disusul oleh Efendy Rasid 8 suara senat, sedangkan Mareyke Alelo hanya mendapatkan dukungan 3 suara senat sementara 1 orang anggota senat memilih abstain.
Fantastisnya, hasil pilihan senat Polimdo akhirnya termentahkan. Sebab, setelah ditambahkan 13 suara hak menteri, secara mengejutkan semuanya diberikan untuk Mareyke Alelo. Walsahil, dari yang awalnya hanya didukung 3 anggota senat, Mareyke Alelo justru tampil sebagai juara dengan total 16 suara dan berhak untuk menempati kursi Direktur Polimdo.

Kesaktian angka 13 dalam proses pemilihan direktur Polimdo, menjadi bukti adanya penerapan pendidikan demokrasi yang benar bagi masyarakat kampus, sebagaimana teramanahkan dalam Undang-Undang Nomor 12/2012 tentang Pendidikan Tinggi (UUPT). Dimana, menurut Pasal 6 ayat (b) UUPT menyebutkan, “Pendidikan tinggi diselenggarakan dengan prinsip demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai, agama, nilai budaya, kemajemukan, persatuan, dan kesatuan bangsa.” Begitu juga ditegaskan pasal Pasal 62 ayat (1), “Perguruan tinggi memiliki otonomi untuk mengelola sendiri lembaganya sebagai pusat penyelenggaraan Tridharma.” Ini diperjelas dalam Pasal 64 ayat (1) yang berbunyi, “Otonomi pengelolaan perguruan tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 meliputi bidang akademik dan bidang nonakademik.”(Jeffrie Montolalu)