Senin 8 Januari 2018, KPK periksa bendahara umum PDIP

JAKARTA, beritanusantara.co.id Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengembangkan kasus korupsi e-KTP dengan kembali memanggil para saksi untuk diperiksa, diantaranya yakni Olly Dondokambey. Bendahara Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) akan menjalani pemeriksaan pada Senin (8/1/2018).

Proses pemeriksaan itu merupakan jadwal tunda, akibat mangkirnya Olly dari pemanggilan sebelumnya. Gubernur Sulut ini sebenarnya telah dipanggil KPK pada Kamis, 4 Januari 2018 guna diperiksa sebagai saksi atas kasus korupsi proyek e-KTP dengan tersangka Markus Nari. Namun itu tak bisa dipenuhinya dengan alasan ada urusan dinas sebagai Gubernur Sulut. Terkait hal itupun, Olly telah mengirimkan surat kepada penyidik untuk meminta pemeriksaan ditunda hingga Senin, 8 Januari 2018.

“Yang bersangkutan (Olly) mengirimkan surat permintaan penjadwalan ulang Senin,” kata juru bicara KPK, Febri Diansyah.

Diketahui, KPK telah menetapkan anggota DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Markus Nari sebagai tersangka dalam dua kasus terkait tindak pidana korupsi pengadaan paket penerapan Kartu Tanda Penduduk berbasis Nomor Induk Kependudukan secara nasional (KTP-e)

Atas perbuatannya tersebut, Markus Nari disangkakan melanggar Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. KPK juga menetapkan Markus Nari sebagai tersangka dugaan tindak pidana korupsi pengadaan paket penerapan Kartu Tanda Penduduk berbasis Nomor Induk Kependudukan secara nasional (KTP-e) 2011-2013 pada Kemendagri.

Selain itu, dalam surat dakwaan KPK untuk dua mantan pejabat Kementerian Dalam Negeri, Irman dan Sugiharto, Olly dan Tamsil disebutkan turut menerima uang korupsi proyek e-KTP. Olly disebut menerima uang sebesar 1,2 juta dolar Amerika Serikat dan Tamsil sebesar 700 ribu dolar Amerika Serikat.(***)

Penulis : Jeffrie R. Montolalu