Tarif terbaru penerbitan SIM di tahun 2018

Surat Izin Mengemudi (SIM) adalah wajib hukumnya dimiliki bagi warga negara yang ingin mengemudikan kendaraan bermotor baik yang berroda dua maupun lebih.

SIM yang telah kadaluarsa atau telah digunakan selama lima tahun, wajib untuk dilakukan perpanjangan, sebelum masa berlaku SIM itu habis, sebab jika terlambat pasti harus mengurus SIM Baru lagi.

Untuk memiliki SIM atau memperpanjang SIM, harus ada biaya yang dibebankan negara sebagai biaya administrasi, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016 tentang Jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan hingga tahun 2018 ini belum dilakukan perubahan, baik payung hukum maupun tarif pengurusan SIM baik baru maupun perpanjangan.

Berikut beberapa biaya administrasi yang harus dikeluarkan pemilik SIM sesuai lampiran dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016

A. Pengujian untuk Penerbitan Surat Izin Mengemudi (SIM) Baru

1. SIM A Per Penerbitan Rp 12O.OOO,O0
2. SIM BI Per Penerbitan Rp 120.000,00
3. SIM B II Per Penerbitan Rp 120.000,00
4. SIM C Per Penerbitan Rp 100.000,00
5. SIMCI Per Penerbitan Rp 100.000,00
6. SIM C II Per Penerbitan Rp 100.000,00
7.SIM D Per Penerbitan Rp 50.000,00
8. SIM DI Per Penerbitan Rp 5O.0O0,OO
9. Penerbitan SIM Internasional Per Penerbitan Rp 250.000,00

B. Penerbitan Perpanjangan Surat Izin Mengemudi (SIM)

1. SIM A Per Penerbitan Rp 80.OOO,O0
2. SIM BI Per Penerbitan Rp 80.000,00
3. SIM B II Per Penerbitan Rp 80.000,00
4. SIM C Per Penerbitan Rp 75.O0O,OO
5. SIM CI Per Penerbitan Rp 75.000,00
6. SIM C TI Per Penerbitan Rp 75.000,00
7. SIM D Per Penerbitan Rp 30.000,00
8. SIMDI Per Penerbitan Rp 3O.O0O,OO
9. Penerbitan SIM Internasional Per Penerbitan Rp 225.000,00

C. Penerbitan Surat Keterangan UJi Keterampilan Pengemudi (SKUKP)

Per Penerbitan Rp      5O.0OO,OO

Sekilas Tentang SIM

SIM (Surat Ijin Mengemudi) adalah bukti registrasi dan identifikasi yang diberikan oleh Polri kepada seseoraang yang telah memenuhi persyaratan administrasi, sehat jasmani dan rohani, memahami peraturan lalu lintas dan trampil mengemudikan kendaraan bermotor.

Dasar Hukum

1. UU No. 2 Thn. 2002
• Pasal 14 ayat (1) b
• Pasal 15 ayat (2) c
2. Peraturan Pemerintah No. 44 / 1993 Pasal 216

Fungsi dan Peranan

• Sebagai sarana identifikasi / jati diri seseorang
• Sebagai alat bukti
• Sebagai sarana upaya paksa
• Sebagai sarana pelayanan masyarakat
Setiap pengemudi kendaraan bermotor wajib memiliki SIM peraturan ini tercantum pada Pasal 18 (1) UU No. 14 Th 1992 tentang Lalu-lintas dan Angkutan Jalan, bahwa setiap pengemudi kendaraan bermotor diwilayah wajib memiliki Surat Ijin Mengemudi (SIM).

Penggunaan Golongan SIM
Pasal 211 (2) PP 44 / 93
Golongan SIM A
SIM untuk kendaraan bermotor roda 4 dengan berat yang diperbolehkan tidak lebih dari 3.500 Kg.

Golongan SIM A Khusus
SIM untuk kendaraan bermotor roda 3 dengan karoseri mobil (Kajen VI) yang digunakan untuk angkutan orang / barang (bukan sepeda motor dengan kereta samping)

Golongan SIM B1
SIM untuk kendaraan bermotor dengan berat yang diperbolehkan lebih dari 1.000 Kg.

Golongan SIM B2
SIM untuk kendaraan bermotor yang menggunakan kereta tempelan dengan berat yang diperbolehkan lebih dari 1.000 Kg.

Golongan SIM C
SIM untuk kendaraan bermotor roda 2 yang dirancang dengan kecepatan lebih dari 40 Km / Jam

Golongan SIM D
SIM khusus bagi pengemudi yang menyandang disabilitas/berkebutuhan khusus. (sumber www.kemendagri.go.id/www.polri.go.id)