TP-PKK Sangihe Fasilitasi Masyarakat Dengan Perundang-undangan Kadarkum

SANGIHE, beritanusantara.co.id – Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Kabupaten Kepulauan Sangihe, menggelar kegiatan fasilitasi perundang-undangan Masyarakat Sadar Hukum (Kadarkum), bagi dua kelompok binaan yaitu kelompok Siloam Kampung Pusunge Kecamatan Tabukan Utara (Tabut) dan kelompok Malahasa Kelurahan Soataloara 1 Kecamatan Tahuna, Senin (26/8) di Aula Rumah Jabatan Bupati.

Ketua TP-PKK Sangihe Dra Hermin Ririswati Gaghana Katamsi dalam sambutanya mengapresiasi semua pihak terkait yang boleh berkumpul untuk mengikuti kegiatan fasilitasi sosialisasi peraturan dan perundang-undangan Kadarkum.

“Ini menjadi salah satu bukti kesadaran dan kemampuan diri untuk memajukan masyarakat di daerah kita, sehingga menjadi lebih sejahtera dalam kemandirian,” kata Katamsi.

Katamsi menuturkan, kegiatan ini merupakan wadah bagi perempuan untuk mengembangkan kemampuan dan potensi yang dimiliki, agar secara mandiri keahlian dalam mengatasi masalah yang dihadapi melalui peningkatan kapasitas dan kualitas hidup.

Dia menjelaskan, salah satunya adalah program keluarga Kadarkum. Dimana, gerakan pembangunan disegala bidang termasuk dalam pemantapan terhadap peraturan dan perundang-undangan.

“Menuntut PKK dan para kader-kadernya, harus memiliki strategi dan gerakan yang lebih cepat. Sehingga keharmonisan dan keamanan serta kesejahteraan keluarga dapat terwujud dengan baik,” jelas Katamsi.

Sementara itu, Bupati Kepulauan Sangihe Jabes Ezar Gaghana SE ME yang juga selaku Pembina TP-PKK Sangihe mengungkapkan, pentingnya penyadaran umum dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, dalam tatanan kehidupan berkeluarga. Bahkan dalam tatanan kehidupan pribadi termasuk hari ini PKK Kabupaten Kepulauan Sangihe dalam program kerjasama dengan pemerintah daerah.

“Tema untuk memfasilitasi sosialisasi peraturan dan perundang-undangan keluarga sadar hukum, tentu yang menjadi stresing dalam realitas kehidupan sosial masyarakat kita di saat ini, ada beberapa hal yang kita harapkan menjadikan sebuah pemahaman bersama outputnya, bagaimana ini menjadikan kesadaran semua masyarakat yang ada,” ujar Gaghana.

Gaghana menjelaskan, saatnya dalam menyikapi realitas kondisi yang tercipta di saat ini tentang adanya KDRT. KDRT ini dampaknya yang menjadikan kesadaran dalam kehidupan rumah tangga, dalam kehidupan masyarakat betul-betul menjadi sebuah kesadaran dan pemahaman, bahwa kekerasan dalam rumah tangga itu adalah sebuah pelanggaran hukum yang yang harus dicegah sedemikian rupah.

“Tentu kita berbicara dari perspektif hukum yang menjadikan sadar bersama, pelanggaran itu yang menjadikan kita semua, sesulit apapun, sekeras apapun tantangan dalam kehidupan rumah tangga, sedapat mungkin dihindari hal-hal yang merugikan tatanan kehidupan suami istri maupun dengan anak-anak,” Tutup Gaghana. (allen)

============================================================================== ******************* www.beritanusantara.co.id : Benar, Akurat dan Terpercaya ******************* ==============================================================================