Walikota Eman: Dalam Kondisi Darurat, Masyarakat Kota Tomohon Bisa Menggunakan Layanan 112

MAKASSAR, beritanusantara.co.id – “Kota Tomohon sebelumnya telah melaunching Call Center 112 pada waktu lalu bertempat di GOR Babe Palar, oleh karena masyarakat Kota Tomohon dan sekitarnya dapat menggunakan layanan ini ketika berada dalam kondisi darurat ataupun untuk memberikan jaminan rasa aman dan nyaman dalam beraktivitas.” Hal ini dikatakan Wali Kota Tomohon Jimmy Feidie Eman SE Ak CA di sela kegiatan saat menghadiri acara Sosialisasi Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Infrastruktur Pasif Telekomunikasi Serta Kebijakan Penyelenggaraan Layanan Darurat 112 Secara Mandiri kepada seluruh Walikota  Bupati di Kepulauan Sulawesi, Bali, NTB dan NTT yang dilaksanakan di Hotel Swiss Bell Makassar, Jumat (3/5/2019).

Kegitan Sosialisasi ini digelar oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika RI. Hal ini untuk menindak lanjuti dua kebijakan Kemenkominfo yakni 1). pedoman pembangunan dan penggunaan bersama infrastruktur pasif telekomunikasi yang ditujukan untuk seluruh Gubernur,Bupati & Walikota. 2). Layanan nomor tunggal panggilan darurat penyelenggaraan layanan 112 dilakukan secara mandiri  oleh pemerintah kabupaten/kota.

WalikotaSaat Menhadiri Sosialisasi Kebijakan Penyelenggaraan Layanan Darurat 112

Kegiatan yang dibuka secara resmi oleh Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika (PPI) Kementerian Kominfo RI Ahmad M Ramli, diikuti oleh para Bupati, Walikota dan Kadis Kominfo di Wilayah Timur Indonesia, yang diawali dengan Laporan dari Direktur Pengembangan Pitalebar Ditjen PPI Benyamin Sura.

Dalam sambutannya Dirjen PPI Ahmad M Ramli mengatakan bahwa sosialisasi ini bertujuan untuk melakukan sinergi antara Kemenkominfo dengan lembaga-lembaga terkait dalam pelaksanaan Surat Edaran Menkominfo dan Mendagri tentang infrastruktur pasif telekomunikasi.

“Ini kita lakukan agar di tahun 2019 ini dan ke depannya surat edaran tersebut dapat diimplementasikan dan menjadi pedoman Pemerintah Daerah demi mempercepat penetrasi layanan internet cepat fixed broadband,”

“Tak hanya itu, kita juga melakukan sosialisasi layanan panggilan darurat 112 demi memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam pelaporan kondisi darurat dan mempercepat penanganannya oleh satuan terkait,”

Dirjen Ahmad Ramli juga menjelaskan bahwa dengan merujuk Peraturan Presiden (Perpres) nomor 96 tahun 2014 tentang Rencana Pita Lebar Indonesia 2014-2019 ada sejumlah target yang dicanangkan, termasuk pembangunan infrastruktur pitalebar (broadband) baik fixed maupun mobile broadband.

Ramli mengatakan, untuk melakukan penggelaran jaringan fixed broadband biaya investasinya tinggi. Apalagi di daerah-daerah yang geografisnya sulit serta daya beli masyarakatnya masih rendah.

“Makanya Kemenkominfo terus berupaya meningkatkan penetrasi fixed broadband agar masyarakat dapat menikmati layanan internet cepat,” kata Ramli. Ditambahkan Ramli, hingga saat ini penetrasi akses tetap pitalebar (Fixed Broadband) di Indonesia baru mencapai 9.25% dari jumlah rumah tangga di tahun 2018.

“Oleh karena itu kolaborasi Kemenkominfo dengan pemerintah daerah dan lembaga-lembaga terkait sangat diperlukan agar terciptanya pemerataan jaringan internet broadband,” harap dia.

Untuk mendukung itu, kata Ramli, Kemkominfo telah melakukan berbagai upaya dengan intervensi langsung memberikan bantuan layanan fixed broadband dan pendekatan kebijakan dimana Menteri Komunikasi dan Informatika dan Menteri Dalam Negeri telah menandatangani surat edaran terkait infrastruktur pasif telekomunikasi.

“Ruang lingkup infrastruktur pasif telekomunikasi antara lain saluran bawah tanah (ducting), infrastruktur tiang telekomunikasi (pole), infrastruktur tiang microcell, infrastruktur menara telekomunikasi, dan infrastruktur terowongan (tunnel),” tutup Ramli.

Sementara Direktur Pengembangan Pitalebar Ditjen PPI Benyamin Sura selaku penyelenggara mengatakan bahwa program Layanan Panggilan Darurat 112 akan berfungsi melayani masyarakat dalam situasi darurat seperti bencana, kebakaran, pertolongan medis, keamanan, dan keadaan darurat lainnya.

“Program ini dilaksanakan sejak tahun 2016 dan terus mendapatkan apresiasi dari masyarakat dan Pemda karena mempermudah komunikasi dalam tanggap darurat,” jelasnya.

Berdasarkan data dari Kominfo, sejauh ini sebanyak 35 daerah di Indonesia telah terimplementasi Layanan Call Center 112.

Ditambahkan Benyamin Sura bahwa sejumlah kementerian dan lembaga terkait akan menjadi Panelis dan Peserta dalam kegiatan ini, seperti Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PUPR, Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI), Badan Aksebilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI), Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/ Kota di Pulau Sulawesi, Bali, NTT, NTB, Maluku dan Papua serta Operator Telekomunikasi dan Penyedia Jasa Call Center.

Materi Sosialisasi ini tertuang dalam Surat Edaran Bersama Menteri Kominfo dan Mendagri Nomor 555/11560/SJ dan Nomor 03 tahun 2018 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Infrastruktur Pasif Telekomunikasi. (SLY)

============================================================================== ******************* www.beritanusantara.co.id : Benar, Akurat dan Terpercaya ******************* ==============================================================================