Warga Desa Wori, Minta Bupati VAP,Ganti Pendamping PKH Desa wori

MINUT-Beritanusantara.co.id-Kementerian Sosial (Kemensos) berkomitmen mengawal penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) agar tepat sasaran, yaitu untuk keluarga penerima manfaat (KPM). Kementrian Sosial akan memberikan Sanksi tegas kepada pendamping bila terdapat segala bentuk penyelewengan.

Dalam skema BPNT, setiap KPM menerima dana bantuan sebesar Rp110 ribu per keluarga. Uang tersebut ditransfer kepada setiap keluarga. Kemudian, mereka membelanjakan uang tersebut menggunakan kartu debit untuk membeli beras dan telur di e-Warong.

Berbentuk Uang elektronik yang digunakan hanya diperbolehkan untuk membeli bahan pangan (seperti beras dan telur) di toko bahan pangan atau disebut E-Warung yang bekerja sama dengan Bank penyalur.

“Sangat di sayangkan masyarakat desa wori kecamatan wori.saat di wawancarai kepada media di kediaman rumah penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). yang tidak mau disebutkan namanya, ” Kata N.N yang tidak mau disebutkan nama.

 

Kini terdapat kejanggalan pada penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) ada beberapa penerima BPNT di desa wori hanya satu kali terima di bulan mei.dan selang berjalannya waktu ada beberapa orang yang penerima tidak memegang kartu debit BPNT.juga sudah lima bulan tidak pernah Terima lagi Bantuan Pangan Non Tunai.

Lanjut warga yang tidak mau di sebutkan namanya, kami sangat berharap kepada ibu Bupati Vonnie Anneke Panambunan.kiranya memberikan sanksi kepada pendamping didesa wori kecamatan wori, “kata salah satu warga desa wori.

 

Oknum pelaku menggunakan modus mengumpulkan ATM (kartu combo) milik KPM, kemudian mencairkan dana bantuan dan kemudian melakukan pemotongan dana tersebut sebelum dibagikan kepada keluarga penerima manfaat (KPM).

Kemudian masyarakat desa wori tantang kepada Bupati Vonnie Anneke Panambunan. sanksi apa yang akan diberikan kepada pendamping PKH-BPNT yang nakal ?

Sebagai pihak yang tahu betul informasi tentang pencairan dana bantuan sosial PKH sebelum diberikan kepada peserta, tidak bisa dipungkiri bahwa ada saja pendamping sosial PKH yang tergoda untuk memanipulasi data atau mengurangi jumlah dana bantuan untuk mendapatkan keuntungan pribadi.

Sebelum melakukan hal tersebut, seharusnya para pendamping PKH masih ingat tentang 6 larangan yang harus dipatuhi, yaitu :

Berperilaku tercela / tidak terpuji yang bertentangan dengan norma kesusilaan dan dapat mencemarkan nama baik Kementerian Sosial.

Menggunakan data dan / atau informasi PKH yang dimiliki untuk hal-hal di luar PKH.

Terlibat dalam aktivitas politik.

Melakukan penggelapan atau menyalahgunakan, mengurangi, atau menyimpan dana bantuan PKH.

Melakukan manipulasi atau pemalsuan data.

Bersikap diskriminasi dalam menjalankan tugas.

Jika pendamping terbukti tidak mematuhi aturan tersebut, Kemensos harus secara tegas melakukan pemecatan.

Selain 6 poin di atas, ada beberapa kasus yang menyebabkan seorang pendamping diberhentikan dari tugasnya, contohnya mempunyai pekerjaan lain di luar urusan PKH atau tidak disiplin dalam bekerja.

Contoh terjadi juga diwilayah desa kalijaya kecamatan telagasari kabupaten karawang, Jawa barat dimana program BPNT diduga dimonopoli oleh pendamping PKH, dengan modus kartu PKH combo dimaanfaatkan oleh oknum pendamping PKH, dengan secara dikolektifkan dan program BPNT disalurkan dan jelas oknum pendamping PKH melanggar UU no 5 tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

Apakah dinas sosial kabupaten Minahasa Utara hanya berdiam diri saja, apakah tidak ada tindakan tegas kepada pendamping nama Bella Kolondam juga  suaminya Irvan korompis yang juga salah satu pengerus kecamatan wori, “Tegas Salah satu warga yang tidak mau di sebutkan nama. (Redaksi)