SANGIHE, beritanusantara.co.id – Pemerintah Daerah Kabupaten Sangihe melakukan penandatanganan MoU dengan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), terkait Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Senin (29/3) di Aula BP2MI Jakarta.
Bupati Sangihe Jabes Ezar Gaghana, bersama rombongan disambut langsung oleh Kepala BP2MI Benny Rhamdani bersama jajaran.
Dalam sambutannya, Bupati Gaghana menyampaikan ucapan terima kasih yang tulus kepada BP2MI atas kesempatan yang diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk dapat menjalin kerjasama perihal kesempatan merekrut para tenaga kerja yang ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk dapat bekerja di luar Negeri.
“Tentunya kami selaku pemerintah daerah kabupaten sangihe, menyambut baik. Ini peluang yang sangat dibutuhkan oleh Pemda Sangihe dalam memberdayakan SDM bagi kesejahteraan masyarakat Sangihe, di masa pemulihan ekonomi di tengah pandemi Covid 19,”ungkap Gaghana.
Sementara itu, Kepala BP2MI Benny Rhamdani, mengatakan bahwa Daerah Nusa Utara merupakan Daerah yang yang memiliki sejarah tersendiri dalam hidupnya. Di masa kecil beliau pernah bersekolah di daerah yang dulunya bernama Kabupaten Kepulauan Sangihe Talaud.
Di jaman orde baru daerah pesisir sering dianggap daerah terpinggirkan, dimana pembangunan berpusat di Pulau Jawa dan sekitarnya, tetapi dengan kehadiran masa Pemerintahan Presiden Joko Widodo menjadikan daerah pesisir atau perbatasan sebagai daerah yang mendapat perhatian utama untuk peningkatan pembangunannya.
Didepan jajarannya dan seluruh tamu undangan Benny Rhamdani mengatakan bahwa Kab.Kepl.Sangihe adalah daerah yang patut diperhitungkan SDMnya, salah satu dapat dibuktikan dengan prestasi internasional di bidang pendidikan maupun olahraga yang ditunjukkan oleh pelajar dan olahragawan asal Sangihe.
“Ini membuktikan bahwa SDM Sangihe tidak kalah dengan SDM daerah lainnya.
Kesempatan bekerja di luar negeri adalah peluang emas yang harus diambil oleh masyarakat Indonesia yang berkemauan untuk bekerja di luar Negeri, dimana untuk Jepang gaji yang biasa diterima berkisar
22 juta per bulan dengan kontrak kerja 5 tahun. Jepang memberikan jaminan perlindungan kerja yang baik selama ini, sehingga peluang ini harus ditangkap oleh Pemerintah,” kata Rhamdani
Rhamdani menjelaskan, pastinya calon Pekerja Migran akan Direkrut dan mendapatkan pelatihan oleh Perusahaan yang ditunjuk sehingga dapat dipastikan bahwa calon Pekerja Migran tersebut memiliki bekal yang cukup ketika bekerja di luar negeri. Yang harus dimiliki mereka adalah kemampuan berbahasa asing yang harus diperkuat, kesiapan mental, pemantapan ideologi pancasila yang tidak boleh lengah.
“Sumbangan devisa dari para Pekerja Migran adalah sebanyak 159,6 trilliun per tahun untuk negara, yang merupakan sumbangan devisa urutan kedua terbesar setelah sektor migas, sehingga tidak ada alasan untuk tidak mendapatkan jaminan dan layanan yang maksimal dari pemerintah. Negara sangat melindungi para Pekerja Migran untuk mendapatkan kesejahteraan mereka, membantu mereka mewujudkan mimpi mereka di negara lain. Setelah mereka beroleh kesejahteraan hidup, para Pekerja Migran dapat kembali ke tempat asal mereka, membuka usaha dan membuka peluang lapangan kerja bagi orang lain di daerah asal,”jelasnya
Rhamdani juga menambahkan untuk Kerjasama ini, secara teknis akan ditindaklanjuti oleh uptd BP2MI yang ada di Manado.
Acara ini turut dihadiri oleh bersama-sama Kepala Dinas Tenaga Kerja Daerah Drs. Doktarius Pangandaheng, MM, Kepala Bapelitbangda ir. Fillixson P Gaghaube, M.Si, Kabag Kerjasama Setda dra.Viva J Masoa, Kabag Hukum Setda Timpuan Gaghana, SH, Kabag Protokol dan Komunikasi Pimpinan Irianto M. Manumpil. (allen)