Pengusaha Sangihe Diberi Sosialisasi Kepatuhan BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan

SANGIHE, beritanusantara.co.id – Menindaklanjuti Undang-undang nomor 3 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Pemerintah Kabupaten Pemkab Kepulauan Sangihe bersama Kejaksaan Negeri (Kejari) Tahuna, melaksanakan Sosialisasi Forum Kepatuhan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan, Bagi badan usaha se Kabupaten Sangihe, Rabu (2/6) di Papanuhung Santiago Tampungang Lawo.

Dimana, sebelumnya Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Daerah Sangihe telah melakukan inspeksi mendadak (sidak) di sejumlah badan usaha, telah didapati masih ada pengusaha yang belum melaksanakan perlindungan terhadap para pekerja.
Sekertaris Daerah (Sekda) Harry Wolff ketika membuka kegiatan tersebut mengatakan, selaku pimpinan pemerintah di daerah, mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih kepada Kajari dan Kepala Dinas Tenaga Kerja, atas prakarsa serta respon positif dalam melaksanakan agenda penting dan strategis ini, yaitu dalam rangka menciptakan lingkungan kerja yang aman dan terjamin bagi pihak pekerja maupun pihak pemberi kerja.

“ini bertujuan untuk membangun komunikasi yang lebih baik, dalam satu persepsi dengan para pihak berkepentingan guna kelancaran pelaksanaan program BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan di Kabupaten Sangihe, dan juga untuk mewujudkan pemahaman yang sama dalam mendukung aspek perluasan cakupan kepesertaan. Serta peningkatan kepatuhan dari peserta pemberi kerja,” ungkap Wolff.

Melalui pemberian upah lanjut dijelaskannya, yang layak serta dipenuhi haknya dalam kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan maupun BPJS Kesehatan, perlindungan jaminan sosial dan jaminan kesehatan bagi pekerja atau karyawan tetap, maupun yang tidak tetap. Setiap perusahaan yang menjadikan para pekerjanya sebagai aset berharga, perusahaan wajib mendaftarkan seluruh pekerjaannya baik yang tetap maupun yang tidak tetap.

“Karenaseluruh pekerja wajib mendapat jaminan sosial dan jaminan kesehatan secara menyeluruh, perusahaan juga wajib memberikan data yang valid para pekerjanya kepada BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS kesehatan, seperti halnya besaran gaji serta tunjangan yang diterima seluruh pekerjaannya untuk kepentingan manfaat jaminan sosial dan jaminan kesehatan,” jelas Wolff.

“Bagi pekerja itu sendiri rata-rata selama ini yang akan diterima apabila mengalami kecelakaan kerja maupun meninggal dunia saat menjalankan tugas, manfaatnya juga akan lebih besar, hal ini dibuktikan dengan kegiatan yang terangkai dengan kegiatan sosialisasi,” sambungnya.

Sementara itu Kepala Disnakerda Sangihe Dokta Pangandaheng mengungkapkan, acara sosialisasi forum kepatuhan BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan ini terlaksana berkat dukungan kerjasama yang baik antara Pemerintah Daerah dengan Kejaksaan Negeri Tahuna.

“Karena adanya Inpres nomor 2 tahun 2001 tentang optimalisasi pelaksanaan program perlindungan jaminan sosial bagi rakyat, itu ditujukan kepada 2 lembaga negara ini, karena 2 lembaga ini mengawal pelaksanaan dan implementasi pemberian perlindungan kepada tenaga kerja 100 pengusaha yang ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe, yang mempekerjakan ada yang puluhan bahkan ratusan tenaga kerja,” kata Pangandaheng.

Dijelaskannya pula, ini merupakan tindakjut dari beberapa temuan lapangan, yang telah dijumpai bahwa ada banyak pelanggaran kepatuhan. Dimana pemberi kerja tidak mengikut sertakan karyawannya kepada jaminan sosial Ketenagakerjaan dan jaminan sosial kesehatan.

“Ini merugikan pekerja itu sendiri, karena hal itu, hari ini digelar forum untuk mensinergikan kepentingan pengusaha, atau pemberi kerja dengan kepentingan pekerja itu sendiri,” tandasnya. (allen)