Hits: 24
SANGIHE, BNC – Minimnya pasokan kuota Bahan Bakar Minyak (BBM) menjadi kendala serius bagi masyarkat di Kabupaten Sangihe, secara khusus untuk kebutuhan rumah tangga, transportasi laut maupun darat.
Terkait hal ini, menindaklanjuti pertemuan tim BPH Migas dengan Pemkab Sangihe beberapa waktu lalu yang berkunjung langsung ke Kabupaten Sangihe, Penjabat Bupati Rinny Tamuntuan, yang didampingi Plt.Kabag Ekonomi, Rippons David, SE melakukan audensi bersama Direktur BBM, Sentot H.B.T Putro, Selasa (16/5) di Kantor BPH Migas, Jakarta Selatan.
Dihadapan Direktur BBM, Tamuntuan pada kesempatan itu menjelaskan setiap permasalahan yang terjadi terkait BBM mengingat Kabupaten Sangihe sebagian besar wilayahnya dikelilingi lautan sehingga kebutuhan utama bagi masyarakat nelayan terus meningkat.
“Pastinya BBM Solar, Pertalite dan Minyak Tanah sangat dibutuhkan oleh warga di kepulauan sehingga Pemda Sangihe terus berupaya agar mendapat tambahan kuota BBM,”ucap Tamuntuan
Tak hanya itu, Pj Bupati yang sehari sebelumnya menyumbang Opini WTP Ke-9 untuk Kabupaten Sangihe, juga mengusulkan tambahan kuota BBM satu harga sebagai program nasional, mengingat warga kecamatan marore yang berbatasan langsung dengan negara tetangga Philipina, sangat bergantung pada ketersediaan BBM.
“Jika memungkinkan, kami berharap kiranya BBM satu harga juga mendapat tambahan kuota, sebab di Marore mata pencaharian masyarakat sebagian besar menggunakan transportasi laut. Faktor sering dilanda cuaca ekstrem juga menyebabkan kurangnya ketersediaan BBM di wilayah Perbatasan,”ungkap Pj Bupati.
Sementara itu, menyikapi setiap keluhan untuk kuota BBM di Sangihe, Direktur BBM, Sentot. H.B.T Putro mengatakan pihaknya BPH Migas akan berupaya untuk tambahan kuota BBM di Kabupaten Sangihe.
“Untuk penambahan kuota BBM tentunya juga harus didukung dengan prosedur dan skema tertentu, seperti fungsi pengawasan rutin memantau penggunaan BBM tepat sasaran, sehingga usulan yang disampaikan Pj Bupati bisa menuai hasil yang optimal,”kata Putro.
Putro menambahkan pihaknya akan membicarkan persoalan tersebut secra internal dengan kepala BPH Migas serta akan membackup usulan ini ke Kementerian ESDM Ditjen Migas dan Pertamina.
(allen)