SANGIHE, beritanusantara.co.id – Kepedulian Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepulauan Sangihe terhadap keselamatan para buruh dalam beraktifitas yang terdaftar di organisasi Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) pelabuhan Tahuna dan Petta yang dimasukkan dalam BPJS.
Program pemerintah tersebut sangat bermanfaat bagi para buruh ketika melaksanakan aktifitasnya dengan jaminan kesehatan, kecelakaan, hari tua sampai kematian. Harapan yang sudah lama diimpikan oleh ratusan buruh TKBM dan baru terealisasi di masa pemerintahan sekarang ini.
Abdul Rajab Ketua TKBM Pelabuhan Petta menyatakan para buruh sekarang bekerja lebih terjamin dengan adanya kartu BPJS, karena resiko kecelakaan sampai kematian sangat rentan terjadi ketika melaksanakan bongkar muat di pelabuhan.
“Baru kali ini kami diperhatikan oleh pemerintah dengan jaminan BPJS, terbukti salah satu rekan kerja yang ditimpa musibah telah merasakan manfaatnya dengan menerima santunan senilai Rp 42 juta dari BPJS,”ujar Rajab, Rabu (17/6)
Mewakili seluruh buruh, Rajab sangat bersyukur dan mendoakan Daerah ini akan lebih sejahtera selama dipimpin oleh Bupati Jabes Ezar Gaghana yang selalu mampu menjabarkan kebutuhan masyarakatnya yang dalam kesusahan.
“Sinegritas Pemkab dan DPRD harus dipelihara dengan baik, doa kami selalu ada agar daerah ini lebih sejahtera,”harapnya.
Sementara itu Bupati Sangihe, Jabes Ezar Gaghana yang menyerahkan langsung santunan duka bagi ahli waris Almarhum Veraris Papente, menjelaskan bahwa tujuan dari program ini murni untuk para buruh TKBM. Karena manfaatnya akan sangat baik bagi keluarga ketika terjadi hal-hal yang tak diinginkan.
“Kita sadari bersama bahwa semua manusia menunggu antrian oleh yang maha kuasa,oleh karena itu kita harus memikirkan kelangsungan hidup ini dengan jaminan sosial. Semoga santunan duka ini dapat membantu meringankan beban keluarga yang mengalami musibah dalam melangsungkan kehidupan istri dan anak-anak,”Ungkap Gaghana
Gaghana menambahkan, Pemkab juga sedang mengkaji program BPJS Ketenagakerjaan juga dapat menyentuh seluruh aparatur desa. Karena diketahui bersama pemerintah perlu memberi perlindungan kepada buruh dan aparat kampung melihat dari resiko pekerjaannya setiap hari.
“Aparat kampung juga akan kami masukkan BPJS agar pelaksanaan Tupoksinya lebih terjamin,semoga harapan para pekerja dapat segera terealisasi tanpa ada kendala apapun,”tutup Gaghana. (allen)